Rizal, sopir angkot KWK 19 jurusan Kampung Rambutan – Depok, berkali-kali menghitung uang tarikan penumpang. Tak cukup, Iya, pria yang mesti mencari setoran Rp100 ribu per hari itu mengaku sering kali menambal biaya setorannya. Apalagi saat PSBB diberlakukan, ia hanya bisa mengangkut lima orang penumpang.

“Untuk bayar setoran saja kita sering nombok, apalagi untuk makan. Kawan-kawan yang lain juga sudah banyak berhenti bawa angkot,” katanya saat ditemui di Terminal Kampung Rambutan, Selasa (21/04).

Menurut Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta, Shafruhan, omzet angkutan umum telah amblas 75%-100%. Jika situasinya terus begini, ia khawatir pekerja di sektor angkutan umum terancam dirumahkan, bahkan di-PHK.

Namun, siapa yang peduli? Mereka satu diantara lainnya yang terlupakan di tengah pandemi. Semua perhatian tertuju pada driver Gojek.

Jelas, pemerintah dan perusahaan BUMN telah berpihak kepada kelompok tertentu saja. Bukan hanya soal donasi tetapi juga kebijakan di sektor transportasi selama wabah korona.

Bahkan, MPR RI bersama perusahaan plat merah Telkomsel mengadakan penggalangan dana untuk membantu para mitra driver, mitra merchant UMKM, dan mitra lainnya di ekosistem Gojek yang terdampak. Apakah benar ini semangat solidaritas dan gotong royong kebangsaan? Kenapa hanya Gojek saja? Bagaimana nasib ojek pangkalan, driver Grab, sopir taksi, dan sopir jasa angkutan lainnya. Misalnya, sopir angkutan kota, bus antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), bus pariwisata, angkutan antar jemput antar provinsi (AJAP), bajaj, becak motor, dan perusahaan logistik.

“Bukan cuma pengemudi Gojek saja yang pendapatannya terkena dampak dari Covid-19, tapi para sopir kendaraan lain juga terpukul sama beratnya. Kami ingin pemerintah bersikap adil, jangan membuat kecemburuan sosial pengusaha jasa angkutan lain,” kata Yulius Amo, Koordinator Komunitas Sopir Angkutan Pelabuhan Tanjung Priok.

Tanggung Jawab Perusahaan, Bukan Pemerintah

Pemerintah seharusnya mendorong perusahaan untuk meringankan beban mitra, bukan malah ikut-ikutan memfokuskan semua sumber daya pada pengemudi ojol. Para sopir trailer, colt diesel, box, tronton, dan jenis angkutan lainnya juga butuh bantuan.

Apalagi startup decacorn seperti Gojek yang memiliki valuasi mencapai 10 miliar dollar AS. Sementara estimasi pendapatan Gojek mencapai 8 juta dollar AS per tahun atau setara sekira Rp 125,6 miliar (kurs Rp 15.700 per dollar AS). Bahkan baru-baru ini Gojek dilaporkan telah mengumpulkan putaran pendanaan baru senilai US$1,2 miliar atau senilai Rp18,48 triliun. Dengan dana yang dimiliki Gojek ini, bukanlah hal sulit bagi perusahaan meringankan beban para mitranya di tengah-tengah pandemi ini.

Tapi sepertinya Gojek terlena atau justru menikmati bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah dan perusahaan BUMN. Beban yang seharusnya jadi tanggung jawab perusahaan, justru pemerintah ambil alih.

Tentu masyarakat akan bertanya, kenapa pemerintah hanya memberikan bantuan kepada mitra-mitra Gojek? Benarkah ada conflict of interest (konflik kepentingan) karena salah satu menteri bagian dari perusahaan Gojek.

Sebagaimana penilaian yang disampaikan oleh Mujahid 212 yang juga Ketua Aliansi Anak Bangsa (AAB) Damai Hari Lubis dari lansiran ikizone.com. “Pemilik ojol seperti Boy Thohir (Keluarga Erick Thohir Kepala BUMN), Pandu Patria Sjahrir (Keponakan Luhut Binsar Pandjaitan), dan Nadiem Makarim pribadi Mendikbud sendiri. Sedangkan Kenapa ojek non online serta pengemudi angkot serta rakyat korban PHK tidak diberikan?” Ujarnya.