Wacana pembatasan sepeda motor di jalan nasional sempat mewarnai perbincangan publik hari-hari ini. Pro dan kontra pun muncul dari beragam kalangan terkait rencana kebijakan tersebut.

Sebagian pihak mendukung pembatasan motor ini demi mengurangi kemacetan dan keselamatan di jalan, namun pihak lain juga mengajukan ide tandingan soal potensi diskriminasi dan pembatasan akses transportasi warga. Semua ide itu masih “liar” di media dan belum menjadi kebijakan resmi.

Kalau ditelusuri, wacana pembatasan motor itu bermula dari pandangan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Nurhayati Monoarfa. Ia mewacanakan mengatur jumlah kendaraan dengan cara pembatasan kepemilikan, termasuk untuk sepeda motor.

Lebih spesifiknya, Nurhayati berpendapat bahwa cukup penting untuk diberlakukan aturan mengenai area mana saja yang diperbolehkan bagi motor untuk melintas. Artinya, bisa saja ruang gerak motor nantinya akan dibatasi kembali seperti di jalan nasional.

Pendapat ini dilontarkan ketika memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar, terkait masukan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta RUU Revisi Nomor 38 Tahun 2204 Tentang Jalan.

Menurut Nurhayati, bila berkaca dari sejumlah jalan nasional pada beberapa negara, contohnnya seperti China, tidak ada motor yang melintas di ruas jalan nasional. Terkecuali motor yang memiliki kapasitas mesin 250 cc.

“Itu mungkin yang harus kita atur kendaraan roda dua ini. Di area mana sajakah yang boleh roda dua untuk melintas. Yang pasti, jika berkaca dari jalan nasional di seluruh dunia, tidak ada roda dua melintas. Dimana pun, di seluruh dunia kecuali di atas 250 cc,” kata Nurhayati, sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Minggu (23/02).

“Di jalan kabupaten, kota, provinsi juga tidak ada. Tetapi, adanya di jalan-jalan perumahan atau di jalur-jalur yang memang tidak dilintasi kendaraan umum. Itu yang mungkin akan kita atur dalam Undang-Undang,” lanjut politisi dari PPP tersebut.

Reaksi Komunitas Ojol

Setiap aksi pasti akan melahirkan reaksi. Begitu juga dengan adanya rencana kebijakan publik seperti di atas.

Pasca rencana pembatasan motor di jalan nasional itu dilontarkan oleh anggota parlemen, sejumlah elemen masyarakat pun menunjukan sikapnya. Bagi mereka yang berkepentingan dengan adanya sepeda motor untuk aktivitas kehidupan mereka sehari-hari, terang saja menolak keras wacana tersebut.

Dari kelompok pengemudi ojek online (ojol), misalnya. Asosiasi driver ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia menolak keras ide pembatasan motor di jalan nasional.

Ketua Presidium Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan, rencana tersebut sejatinya melanggar hak pemilik dan pengguna motor untuk menggunakan jalan.

“Kami (pemilik dan pengguna motor) juga sebagai pembayar pajak untuk pembangunan jalan nasional. Atas wacana itu, Garda menentang keras wacana Komisi V DPR RI,” ujarnya

Igun menjelaskan, ada dua poin penolakan yang diajukan pihaknya. Pertama, roda dua meningkatkan penerimaan pajak yang selanjutnya bisa digunakan untuk pembangunan jalan.

Kedua, transportasi umum yang tersedia dinilai belum memadai dan nyaman untuk menjadi angkutan utama masyarakat dalam memenuhi aktivitas hariannya.

Lebih lanjut lagi, Igun menyarankan pemangku kepentingan untuk membahas kebijakan itu lebih komprehensif lagi. Tentunya dengan mengundang dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat luas.

Belum Dibahas Resmi

Wacana tersebut harus kita tempatkan sebagai sebuah rencana kebijakan publik. Bukan sebuah ‘ketok palu’ yang mengikat kepada masyarakat luas. Karena pada dasarnya ide tersebut belum dibahas dengan stakeholder terkait.

Dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), misalnya, mereka sejauh ini belum diajak untuk membahas secara resmi wacana kebijakan itu.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi belum mau menanggapi lebih jauh rencana tentang pembatasan sepeda motor di jalan nasional karena memang belum ada rapat resmi.

Jika wacana itu serius untuk digarap, lanjut Budi, maka dalam waktu dekat Kemenhub dan lembaga negara terkait akan diundang untuk pembahasan lebih mendalam. Namun hingga sekarang belum ada undangan untuk itu.

Senada dengan itu, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian Negara Republik Indonesia juga belum diajak untuk membicarakan wacana pembatasan sepeda motor. Hal ini seperti diungkapkan oleh Direktur Keamanan dan Keselamatan (Dirkamsel) Korlantas Polri Brigjen Pol Dr Chryshnanda Dwilaksana.

Ia menyebut, saat ini timnya sedang fokus menggarap program road safety untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan tertib di seluruh jalan Indonesia. Soal wacana tersebut belum ada undangan rapat atau pembahasan.

Dengan begitu, rencana soal pembatasan motor ini masih sebatas resonansi wacana di publik. Hal ini masih memungkinkan semua pihak untuk berkontestasi kepentingan agar aspirasinya bisa diakomodir dalam kebijakan publik.

Bagi kelompok yang tidak setuju, misalnya dari pihak pengemudi ojek online, inilah saatnya untuk mengeluarkan suara senyaring-nyaringnya. Agar ide mereka bisa menjadi arus utama dalam pembahasan wacana tersebut.

Harapannya, tentu saja, agar pembahasan kebijakan itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini demi suara dari masyarakat bawah yang jumlahnya jutaan dan sehari-hari menggunakan motor untuk beraktivitas.