Dilansir dari Katadata. Bahwa Kementerian Perhubungan berencana untuk mengevaluasi tarif ojek online. Besaran tarif dan pembagian zonasi wilayah yang berlaku saat ini kemungkinan akan berubah. Sementara itu, asosiasi ojek online ingin penerapan tarif bukan berdasarkan zonasi, melainkan berdasarkan provinsi.

Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019 disebutkan, bahwa tarif ojek online diatur dan dibagi berdasarkan tiga zonasi wilayah. Sumatera, Jawa (selain Jabodetabek), dan Bali masuk alam zona satu. Batas atas dan bawah tarif di zona wilayah satu ini berkisar di antara 1.850 – 2.300 rupiah per kilometer.

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) masuk ke zonasi wilayah dua, dengan kisaran besar tarif di antara 2.000 – 2.500 rupiah per kilometer. Sementara itu, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Kep. Maluku, dan Papua masuk ke zonasi wilayah tiga, dengan ambang batas atas dan bawah berkisar di angka 2.100 – 2.600 rupiah per kilometer.

Di antara ketiga pembagian zonasi wilayah tersebut, kemiripan hanya ada di zonasi satu dan tiga dalam biaya jasa, yakni 7.000 – 10.000 rupiah. Untuk zonasi dua dengan perjalanan kurang dari empat kilometer, tarif perjalanannya adalah 8.000 – 10.000 rupiah.

Dikutip dari Katadata, sekitar 10.000 pengemudi ojek online akan berunjuk rasa di Monas pada Rabu, 15 Januari 2020. Para driver itu menuntut dua hal: payung hukum dan evaluasi tarif. Tuntutan itu mereka tujukan kepada Kementerian Perhubungan dan Presiden Joko Widodo. Para pengemudi menagih janji Jokowi untuk membuat payung hukum terkait ojek online pada 2018 lalu.

Para mitra ojek online tersebut rencananya akan berkumpul pada pukul 12.00 WIB di Monas, lalu bergerak ke arah Kementerian Perhubungan, lanjut ke Istana Merdeka, dan terakhir bergerak ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat pada 15.00 WIB.

“Saat ini usia produktif di Indonesia yang seharusnya dapat mengembangkan diri untuk berkreativitas maupun berinovasi, banyak yang memilih mendaftar menjadi pengemudi ojek online untuk mendapatkan penghasilan yang cepat (instant),” kata Ketua Presidium Nasional Garda Indonesia. Igun Wicaksono, dikutip dari Tempo.

“Pihak perusahaan aplikasi transportasi online sendiri juga cenderung melakukan bisnis yang sesuka mereka inginkan, karena memang tidak adanya aturan main yang jelas dari pihak pemerintah,” ungkapnya.

Igun mengungkapkan, bahwa dengan tidak adanya payung hukum bagi profesi ojek online ini sangat merugikan bagi kaumnya, karena jika terjadi sesuatu tindakan sepihak yang dirasa merugikan, maka mereka tidak bisa membela diri.

Bagi para driver ojol yang ingin ikut bergabung untuk berunjuk rasa menuntut haknya, silakan dikomunikasikan dengan komunitas terkait. Tapi bila ada yang tidak ikut, tak perlu ada pemaksaan sampai melakukan sweeping

Bagi yang tidak ingin ikut, berikan support lain dan semangat kepada yang ingin ikut dalam aksi unjuk rasa. Minimal, doakan agar segala tuntutan yang berbuah baik ke sesama bisa terpenuhi. Karena setiap kita pun kepentingannya berbeda-beda. Jangan saling usik, mari saling dukung dan menghormati.

Salam aspal…