Meski baru beroperasi di 11 kota, strategi Maxim menjual jasanya dengan harga sangat rendah atau predatory pricing, jelas membuat persaingan usaha bisnis transportasi online di tanah air tidak sehat. Praktek semacam ini hanya akan menguntungkan pemodal besar.

Di sisi lain juga menimbulkan polemik di masyarakat. Seperti yang terjadi di Solo pekan lalu. Kantor cabang Maxim digeruduk ratusan driver Grab dan Gojek. Mereka menuntut Maxim memberlakukan tarif yang sama dengan ojol lainnya.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 348 yang efektif berlaku sejak tanggal 1 Mei 2019, tarif minimal Rp 7.000 hingga Rp 10.000. Sementara Maxim, disebut-sebut memberlakukan tarif hingga Rp 3.000 per perjalanan. Jauh lebih murah dibandingkan Grab dan Gojek.

Meski sudah diatur, nyatanya di lapangan aplikator perang harga, perang diskon, dan promosi dengan menggunakan segala dalih. Seperti yang dilakukan transportasi daring yang berasal dari Chardinsk, Pegunungan Ural, Rusia ini. Maxim menilai harga yang diberikan telah dikalkulasi berdasarkan upah pendapatan daerah yang berlaku.

Jika Maxim tidak segera memperbaiki tarif, dikhawatirkan keberlangsungan industri ojol terancam karena pemain terjebak dalam bakar-bakar uang (subsidi). Akhirnya yang uangnya sedikit kalah, dan pemenang akan menjadi monopoli lalu merugikan ekosistem di dalamnya.

Jika terjadi monopoli di suatu daerah, di Solo misalnya, siapa yang dirugikan? Tentu konsumen. Aplikator akan menguasai pasar dan harga. Konsumen tidak lagi punya pilihan. Ini akan menjadi kemunduran buat pemerintah dan industri. Hal ini sudah terjadi di Singapura dan Filipina. Tarif akan jadi sangat mahal, sementara layanan akan memburuk karena tidak adanya alternatif. Intinya, konsumen menjadi korban.

Pengamat ekonomi digital, Heru Sutadi, pernah mengatakan persaingan yang sehat adalah persaingan dalam inovasi, teknologi dan kreativitas.

“Persaingan itu bukan dalam subsidi harga paling besar, apalagi dalam bentuk promosi jor-joran yang menguntungkan dalam jangka pendek tapi mematikan dalam jangka panjang,” ujarnya.

Suspend Maxim

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menanggapi masalah ini dengan memberikan teguran kepada Maxim. Tidak tanggung-tanggung, kemenhub ancam blokir aplikasi Maxim, karena terbukti menjual produk di bawah tarif batas bawah (TBB) yang sudah diatur.

“Kami akan melakukan peneguran terhadap aplikasi Maxim  melalui surat usulan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI yang berwenang melakukan pemblokiran sebagai salah satu bentuk pembinaan dan teguran awal agar di daerah lain juga menerapkan kebijakan khususnya biaya jasa sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” kata Ahmad Yani, Direktur Angkutan Jalan, Kemenhub.

Perlu diketahui, tarif ojol telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Dilakukan dengan Aplikasi.

Berdasarkan aturan tersebut, tarif ojol itu dibagi menjadi 3 Zona yaitu zona I meliputi Sumatera, Jawa (kecuali Jabodetabek), Bali dengan biaya jasa minimal rentang Rp 7.000 – Rp 10.000. Zona II meliputi Jabodetabek, biaya jasa minimal dengan Rentang Rp 8.000 – Rp 10.000. Zona III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Papua dengan biaya jasa minimal dengan rentang Rp 7.000 – Rp 10.000.

Biaya jasa minimal ini merupakan biaya jasa yang harus dibayarkan oleh penumpang untuk jarak tempuh paling jauh 4 (empat) Kilometer. Sementara, Maxim menjual Maxim menjual jasa ride hailing sampai dengan Rp3.000 per perjalanan. Bukan perkilo ya, tapi satu kali perjalanan.