Kawasan Tamansari, Kota Bandung, baru saja menjadi ajang kisruh pada Kamis (12/12) lalu, menyusul penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah kota dengan mengerahkan ratusan petugas gabungan dari Satpol PP, Polrestabes Bandung, dan Kodim 0618/BS.

Penggusuran ini dilakukan terhadap bangunan-bangunan yang ditinggali sekitar 176 keluarga. Hal ini dilatarbelakangi oleh rencana Pemkot Bandung untuk membangun rumah deret di kawasan tersebut.

Warga dan kelompok masyarakat yang berempati pada korban penggusuran melakukan perlawanan ketika alat berat backhoe menghancurkan sisa bangunan. Sehingga terjadi aksi saling lempar batu antara petugas Satpol PP dan warga yang digusur. Kekerasan pun tak terhindarkan.

Aksi kekerasan petugas kepada warga ini sempat ramai dibicarakan warganet. Misalnya, dalam salah satu video, seorang TNI terekam menarik seorang warga ke arah kerumunan polisi, kemudian para polisi itu mengeroyok warga tersebut.

Ada juga video yang memperlihatkan para polisi memukuli warga di halaman pusat perbelanjaan Balubur Town Square (Baltos) yang dekat dengan kawasan penggusuran. Parahnya, aksi kekerasan ini sebagaimana sering terjadi pada kasus penggusuran lainnya, terjadi di hadapan anak-anak.

Penggusuran: Dua Kepentingan dalam Seteru

Penggusuran kerap terjadi di kota-kota besar. Di Jakarta sendiri, misalnya, dalam setahun saja ada puluhan penggusuran terjadi. Berdasarkan data LBH Jakarta, sepanjang tahun 2018 lalu ada 79 kali kasus penggusuran di DKI Jakarta.

Kasus penggusuran ini selalu berawal dari adanya sengketa lahan antara pemerintah dan warga masyarakat. Biasanya terkait dengan tanah milik negara yang dikuasai oleh warga selama puluhan tahun.

Kasus Tamansari Bandung pun juga berawal dari hal yang sama. Tanah di kawasan Tamansari tersebut sebenarnya milik negara. Pemerintah mengklaim ingin menggunakan lahan tersebut untuk keperluan program pembangunan.

Sedangkan, warga sudah menempati lahan tersebut berpuluh-puluh tahun. Sialnya, administrasi kependudukan kita yang tidak terkoneksi satu sama lain, menunjukan bahwa warga juga membayar iuran sewa, bahkan pajak tiap tahunnya. Ada dua sisi legalitas di sini.

Dalam hal ini, tentu saja, ada dua kepentingan yang beradu, yakni Pemkot Bandung yang ingin membuat rumah deret dan warga yang merasa bahwa Tamansari adalah kampungnya (tempat tinggal).

Di satu sisi Pemkot Bandung memiliki legalitas terkait status tanahnya, di lain pihak juga perlu ada solusi soal kehidupan warga pasca relokasi. Dua kepentingan yang beradu ini yang harusnya dicari titik temu, sehingga kasus penggusuran yang melibatkan kekerasan bisa dihindari.

Kita mungkin bisa berdebat tentang siapa yang benar dan salah dalam kasus ini. Tetapi pada tulisan ini, kita tidak hendak membahas itu. Yang perlu dipikirkan bersama justru bisakah dua kepentingan itu dipertemukan dan dicari solusi bersama?

Yang jelas, cara menggusur dengan kekerasan tidak bisa dibenarkan. Tetapi warga juga tak bisa seenaknya sendiri dengan ‘keukeuh’ mengklaim tanah itu secara membabi buta.

Solusinya harus dicari jalan keluar bersama diantara pihak yang berkepentingan. Semua pihak harus bertemu pada satu titik kesepakatan, dimana itu kemungkinan besar solusi bersama bisa dicapai.

Alternatif Lain: Relokasi tanpa Kekerasan

Apa yang diungkapkan di atas mungkin seolah-olah indah dalam konsep saja, namun susah untuk direalisasikan di dunia nyata. Tetapi faktanya, relokasi dengan kesepakatan dan tanpa kekerasan itu ternyata pernah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

Berikut beberapa contoh ‘relokasi’ tanpa kekerasan dan disepakati kedua belah pihak.

Pertama, penataan Kali Code di Yogyakarta. Pembangunan kawasan ini merupakan bentuk keberhasilan bahwa penataan kali tidak harus menggusur warga yang menghuni bantaran sungai.

Modernisasi dan pembangunan bisa sejalan dengan kebutuhan hak atas perumahan warga berpenghasilan rendah. Warga pinggir Kali Code yang diorganisir oleh Romo Y.B. Mangunwijaya berhasil bertahan dari penggusuran paksa pemerintah dengan menunjukkan bahwa warga mampu melakukan penataan secara mandiri dan membuat bantaran kali lebih bersih, indah, dan aman untuk dihuni.

Hingga saat ini Kali Code dijadikan percontohan solusi penataan warga, tidak hanya level nasional, melainkan juga sering menjadi contoh atau penelitian dari manca negara terkait penataan pinggir kali.

Kedua, penataan warga stren kali di Surabaya. Awalnya ada ribuan warga yang tinggal di kawasan bantaran sungai di Surabaya. Mereka menempati kawasan itu sudah ratusan tahun. Dengan dalih normalisasi, Pemkot Surabaya pun awalnya hendak menggusur mereka.

Tetapi Paguyuban Warga Stren Kali Surabaya (PWSKS) bersama UPC, Uplink, akademisi, arsitek, dan organisasi-organisasi lain kemudian mengorganisir diri dan menyusun konsep alternatif untuk menghindari penggusuran.

Warga kemudian melakukan inisiatif untuk memundurkan rumah dan membalikkan posisi tampak depan rumah menghadap sungai, upaya pengomposan, program Jogo Kali demi menjaga kebersihan Stren Kali hingga penghijauan kampung. Hal ini memicu pemangku kepentingan pun mendorong regulasi yang mengakomodir itu.

Pada tahun 2007, DPRD Propinsi Jawa Timur mengesahkan sebuah peraturan yang sangat partisipatif dan pro rakyat, yaitu Perda Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penataan Permukiman Stren Kali Surabaya. Regulasi ini intinya memperbolehkan warga tetap tinggal di Permukiman Terbatas di Stren Kali, dengan melakukan penataan kampung.

Ketiga, relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Solo. Kisah ini mungkin menjadi salah satu cerita sukses Presiden Joko Widodo kala menjabat sebagai Walikota. Dia berhasil merelokasi PKL di Banjarsari tanpa pentungan dan kekerasan.

Ketika program relokasi dijalankan, Jokowi mengajak 11 paguyuban PKL untuk makan siang bersama di kantor Wali Kota, Lojigandrung, Solo. Pada jamuan makan siang tersebut, para PKL hanya diajak berbicara ringan sambil menyantap hidangan yang telah disediakan.

Makan siang ini menjadi lobi damai kepada para pedagang, sekaligus mendengar aspirasi mereka. Hingga pada akhrinya, pada jamuan ke-54, para PKL yang jumlahnya hampir seribuan itu setuju dipindahkan.

Meskipun tidak bisa menjamin bahwa pendapatan para pedagang yang pindah di tempat yang baru akan sama dengan tempatnya yang lama, Jokowi tetap mengiklankan Pasar Klitikan, tempat yang dijadikan relokasi PKL, di media cetak dan elektronik. Jokowi juga membuka rute angkutan baru ke arah pasar tersebut agar mudah dikunjungi.

Awalnya, para pedagang meminta kios yang diberikan itu secara gratis. Namun sebagai gantinya, para PKL dikenakan biaya retribusi sebesar Rp 2.600 per hari. Jokowi yakin dengan biaya retribusi tersebut, modal pemerintah kota yang mencapai 9,8 miliyar itu bisa kembali.

Beberapa kasus tersebut semoga menginspirasi kita semua, terutama para pemangku kepentingan, bahwa relokasi warga secara konsen dan tanpa kekerasan itu sangat mungkin terjadi.

Untuk mewujudkannya, kita butuh political will yang kuat di kubu pemerintah, juga kepala dingin dari sisi warga untuk duduk satu meja. Tujuannya hanya satu, mencari titik temu bersama. Bisakah itu?