RUU omnibus law cipta kerja memungkinkan perusahaan swasta untuk masuk ke dalam industri lalu lintas angkutan jalan (LLAJ). Omnibus law yang saat ini masih dalam pembahasan DPR itu merevisi Undang Undang (UU) nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ. Beberapa pasal berubah guna meloloskan sektor swasta. 

Sejumlah sektor dalam LLAJ akan dibuka oleh pemerintah untuk dikerjasamakan bagi pihak swasta. Sebelumnya sebagian besar sektor tersebut tertutup bagi pihak swasta dan hanya dikelola oleh unit yang ditunjuk pemerintah. Misalnya sektor terminal kini bisa dibangun dengan kerja sama oleh pihak ketiga termasuk untuk perencanaan dan pengelolaan.

Tidak hanya terminal, uji tipe kendaraan, pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor, serta pengoperasian dan perawatan alat penimbangan juga bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh unit pelayanan tertentu.

Tetap Prioritaskan Layanan

Meski digarap swasta, masyarakat berharap industri tetap memprioritaskan aspek layanan publik. dibandingkan aspek bisnis. 

Banyak sejumlah negara yang sudah menyerahkan transportasi publik pada swasta. Seperti MTR di Hongkong, Singapura juga. Sejak 80-an di Inggris juga sudah ada langkah privatisasi dalam operasinya agar efisien. Di Sydney juga menerapkan kebijakan serupa, mengganti pengelolaan dari pemerintah ke swasta untuk mendapatkan yang efisien. 

Bagaimana dengan transportasi online?

Mekanisme dan bentuk perizinan perusahaan angkutan umum juga dipermudah melalui omnibus law. Meski begitu, belum ada pasal yang mengakomodir kepentingan moda transportasi online yang saat ini semakin berkembang. 

Dalam pasal 140 UU Lalu Lintas Angkutan Jalan, pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum saat ini hanya terdiri atas 2 kategori. Yaitu angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek,  dan, angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Wiwit Sudarsono mengungkapkan, revisi aturan yang ada seharusnya mempertegas keberadaan angkutan taksi online yang masuk kategori angkutan sewa khusus. 

“Kami menolak disebut dengan angkutan umun. Harus ada jenis ketiga yaitu angkutan sewa khusus,” ujar Wiwit, Rabu (11/3).

Wiwit menambahkan, sejatinya para driver angkutan online berharap UU Cipta Kerja nantinya bisa memberikan perlindungan kepada taksi online. Selain itu, ada ketentuan yang memperjelas hubungan kemitraan antara aplikator dan mitra dalam bisnis ini.