Belakangan ini, pengemudi ojek online (ojol) resah. Setelah dihantam dengan kondisi turunnya omzet akibat merebaknya pandemi corona, kini mereka terancam tidak bisa ‘narik’ lagi.

Alasannya, penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di DKI Jakarta mengandung aturan larangan bagi ojek online untuk membawa penumpang.

Padahal, itu adalah satu-satunya mata pencaharian mereka sehari-hari. Kategori ‘bike’ adalah moda transportasi paling umum bagi ojek online.

Awal mulanya berasal dari Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Ketentuan pelaksanaan PSBB dalam Pasal 15 Permenkes tersebut menyatakan bahwa ojek online hanya boleh beroperasi mengangkut barang, bukan orang.

“Layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang,” bunyi ketentuan pelaksanaan PSBB dalam Permenkes tersebut.

Aturan dari Menkes itu pun diturunkan dalam bentuk Pergub DKI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB. Isinya meneruskan aturan larangan ojol membawa penumpang.

Pasal 18 Nomor 6 menyebutkan, “Angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang”.

Tidak ada pasal lain yang mengatur pengecualian pasal tersebut. “Pergub harus sesuai dengan rujukan, maka kami mengatur ojek online sesuai pedoman pada Permenkes Nomor 9 Tahun 2020,” kata Anies.

Setelah PSBB berlaku di Jakarta pada Jumat pekan lalu, Grab dan Gojek langsung merespons. Kedua aplikator itu menghilangkan layanan ojek motor di aplikasi mereka untuk wilayah DKI Jakarta. Sementara untuk layanan lain tetap tersedia.

Para sopir ojol langsung bereaksi negatif. Mereka semakin sulit mendapatkan penghasilan harian.

Menhub Bolehkan Narik, nih!

Setelah dua aturan di atas melarang, namun kini pengemudi ojol bisa sedikit bernafas karena memiliki peluang ‘narik’ setelah Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut B Pandjaitan menerbitkan aturan baru.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menhub Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19).

Pada Pasal 11 huruf (c) aturan itu, awalnya menyebutkan bahwa sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang. Artinya, ojek online tidak dapat membawa penumpang.

Namun dalam butir d disebutkan bahwa dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan.

“Ada ketentuan mengenai sepeda motor baik pribadi maupun ojek dalam kondisi tertentu bisa mengambil penumpang dengan mengikuti protokol kesehatan, digunakan sesuai PSBB,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati seperti dikutip dari detik.com, Minggu (12/4

Adapun syarat atau ketentuan protokol kesehatan itu adalah, pertama, aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB, termasuk jenis pekerjaan tertentu. Mereka dipandang masih membutuhkan angkutan untuk menuju tempat kerjanya.

Kedua, melakukan penyemprotan disinfektan pada kendaraan dan perlengkapan sebelum dan setelah selesai digunakan.

Ketiga, menggunakan masker dan sarung tangan. Keempat, pengendara tidak sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.

Dualisme Peraturan, Publik Bingung

Munculnya aturan Menhub tersebut otomatis menimbulkan dualisme aturan terkait aktivitas ojol di saat PSBB. Jujur saja, hal ini membingungkan publik.

Sebab dari Menkes dan Gubernur dilarang, tapi oleh Menhub membolehkan, lantas mana yang benar?

Kalau misalnya, ojol tetap narik, bagaimana dengan kontrolnya? Kalaupun seandainya, ojol nggak boleh narik, bagaimana kompensasinya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut hingga kini masih menjadi misteri.

Terlepas dari polemik aturan di atas, para driver ojol pada dasarnya tetap berusaha bekerja di jalanan. Mereka terus memanfaatkan setiap peluang yang ada, baik melalui jasa antar makanan, barang, ataupun berbelanja kebutuhan sehari-hari.

Karena memang tak ada pilihan lain. Masyarakat pun tak perlu menghakimi pilihan rasional tersebut.

Sebab, jika para driver ini berhenti total, bagaimana dengan keluarganya? Pun dengan kebutuhan masyarakat untuk berpergian?

Kita berharap pemerintah dapat menyelesaikan polemik di atas sesegera mungkin, sekaligus membuat mekanisme yang jelas dan komprehensif bagi para driver ojol.

Kita yakin, para driver ojol pada dasarnya adalah orang-orang yang taat aturan, asalkan itu sesuai dengan aspirasi dan rasa keadilan bagi mereka.