Kementerian Perhubungan menjadwalkan pembahasan perubahan tarif ojek online (ojol) dengan para pengemudi dan YLKI, pada jumat mendatang (24/1). Kedua pemangku kepentingan tersebut menjadi representasi kepentingan konsumen dan pengemudi dalam proses perumusan regulasi perubahan tarif ojol. 

Direktur Angkutan Jalan Kemenhub Ahmad Yani mengatakan, dalam pembahasan itu, Kemenhub akan bersama-sama melakukan evaluasi tarif berdasarkan komponen pembentuknya bersama pengemudi. Setelah ketemu sebuah angka, maka akan dibahas dengan YLKI.

“Terkait tarif ini pemerintah akan evaluasi komponen tadi, setelah dibahas bersama mereka pagi hari keluarlah satu angka. Apakah angka itu disetujui YLKI, masyarakat kan belum tentu setuju, artinya kami nyari titik tengahnya,” katanya di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1).

Komponen yang dimaksud dalam pembentuk tarif ojol, misalnya, penyusutan kendaraan, bunga modal kendaraan, jaket, helm, sepatu. Lalu, asuransi kendaraan baik pengemudi dan penumpang, pajak, bahan bakar, ban, servis, dan lain-lain. Tak terkecuali juga mempertimbangkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, seperti yang diajukan pengemudi. 

Ahmad mengatakan, tak semua komponen naik, ada juga yang turun salah satunya bahan bakar yakni Pertalite. Meski begitu, pihaknya belum bisa memastikan tarif ke depannya.

“Bahwa tarif itu setelah dihitung bisa naik, bisa turun karena juga ada komponen tarif yang turun, misalnya harga Pertalite turun,” katanya.

Tentu semua pihak berharap penyesuian tarif ojol memikirkan sisi konsumen dan pengemudi. Karena konsumen akan mempertimbangkan tarif layanan yang dikeluarkan. Kalau lebih mahal konsumen akan memilih transportasi yang lebih murah atau kembali ke kendaraan pribadi. 

Sementara itu, pihak penyedia layanan harus memberikan kesejahteraan, keamanan, dan keselamatan untuk pengemudi ojol. 

Aplikator ikut aturan

Pada dasarnya, semua penyedia layanan transportasi online patuh pada aturan yang dibuat pemerintah. Terkecuali, ojek daring asal Rusia (Maxim), yang mendapat teguran dari Kemenhub soal tarif. 

Head of Public Affairs Grab Indonesia, Tri Sukma Anreianno, mengatakan akan senantiasa menghormati dan siap menaati setiap aturan pemerintah yang berlaku. Meski begitu, dia berharap kebijakan pemerintah ke depannya dapat tetap memberikan dampak positif kepada seluruh pemangku kepentingan, baik itu mitra pengemudi maupun pelanggan di Indonesia.

“Kami percaya Pemerintah mengerti mengenai berbagai variabel tersebut dan menjadikannya bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan terbaik bagi semua aktor yang terlibat di dalam ekosistem bisnis transportasi online ini,” katanya melalui keterangan tertulis.

Sementara itu, Senior Manager Corporate Affaris Gojek, Teuku Parvinanda, mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi tersebut dari pemberitaan di media. Menurut Teuku, masih terlalu dini untuk menilai rencana kebijakan pemerintah tersebut.

Sebelumnya sejumlah driver ojol melakukan aksi demonstrasi pada 15 Januari 2020. Salah satu tuntutannya terkait persoalan tarif berdasarkan sistem zonasi. Para driver keberatan atas aturan tersebut. 

Seperti diketahui, merujuk keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019, tarif ojek online dibagi ke dalam tiga zonasi.

Zona satu terdiri dari Sumatera, Bali, serta Jawa selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Batas atas dan bawah tarif di wilayah ini berkisar Rp 1.850-Rp 2.300 per kilometer. Zona dua di Jabodetabek, dengan besaran tarif  Rp 2.000-Rp 2.500 per kilometer. Zona tiga yakni Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua. Besaran tarif di zona tiga berkisar Rp 2.100-Rp 2.600 per kilometer.

Zona dua di Jabodetabek, dengan besaran tarif  Rp 2.000-Rp 2.500 per kilometer. Zona tiga yakni Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua. Besaran tarif di zona tiga berkisar Rp 2.100-Rp 2.600 per kilometer. Sedangkan biaya jasa minimal di zona satu dan tiga Rp 7 ribu-Rp 10 ribu. Lalu, di zona dua, tarif untuk perjalanan kurang dari empat kilometer sekitar Rp 8 ribu-Rp 10 ribu.