Kementerian Perhubungan memutuskan untuk menaikan tarif ojol. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi, menyebutkan, bahwa kenaikan tarif ini berlaku untuk zona II, yaitu Jabodetabek. Sementara untuk zona I dan III tarifnya masih tetap sama.

Tarif batas bawah naik sebesar 250 rupiah per kilometer, dan tarif batas atas turut naik 150 rupiah per kilometer. Dengan kenaikan tarif tersebut, tarif batas bawah yang sebelumnya 2.000 rupiah menjadi 2.250 rupiah per kilometer. Kemudian untuk tarif batas atas yang semula 2.500 rupiah, kini menjadi 2.650 rupiah per kilometer.

Selain menyesuaikan tarif batas atas dan tarif batas bawah, Kemenhub juga melakukan penyesuaian terhadap biaya jasa minimal ojol. Melalui perhitungannya, Kemenhub memutuskan untuk menaikan 8.000-10.000 rupiah menjadi 9.000-10.500 rupiah.

Sebelumnya, para pengemudi ojol juga sempat melakukan protes agar tarif ojol dinaikkan, salah satu alasan dan tuntutannya disebabkan oleh kenaikan tarif BPJS kesehatan. Meski kemudian tarif BPJS kesehatan tidak jadi naik, dia mengatakan ini bukan pertimbangan utama pemerintah untuk menaikkan tarif ojol, masih ada faktor lain sehingga keputusannya tarif tetap naik.

Dikutip dari Liputan6.com, Budi Setiyadi menyatakan, ada berbagai faktor yang melatarbelakangi keputusan tersebut. “Pertama, perkembangan ekonomi di Jakarta cepat sekali. Kita juga mendengarkan aspirasi, diskusi dan sebagainya, kita lakukan perhitungan kembali,” ujar Budi di Jakarta (10/3).

Sementara itu, dilansir oleh Detik finance, saat ini pihak Kemenhub sedang menyiapkan aturan sebagai payung hukum untuk ketentuan tarif ojol yang baru. Landasan hukum itu diperlukan sebagai pengganti dari Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi.

“Jadi setelah kami umumkan ini kan perlu ada penyesuaian terhadap algoritma di masing-masing aplikasinya para pengemudi. Jadi saya juga lagi menyiapkan pengganti Kepmen Nomor 348/2019.” Tarif ojol yang baru ini akan resmi pada 16 Maret 2020. Setelah ditetapkan, pemerintah akan mengevaluasi apakah kenaikan tarif ini berjalan sesuai dengan prosedur. 

Sementara itu, diberitakan CNN Indonesia, organisasi pengemudi ojol, Garda Indonesia, menyambut positif keputusan pemerintah menaikkan tarif ojol ini. Ketua Presidium Nasional Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan tarif baru ojol sesuai dengan saran evaluasi yang diberikan. 

“Kami menerima keputusan tersebut dan sudah sesuai dengan formulasi yang kami aspirasikan kepada Direktur Jenderal Hubungan Darat Kemenhub,” ujarnya melalui keterangan resmi, (10/3). Selain sesuai dengan aspirasi pengemudi ojol, ia menilai formulasi tersebut juga didasari oleh survei yang dilakukan Kemenhub. Kemenhub mengaku kenaikan tarif ojol telah melalui pertimbangan, salah satunya adalah survei pada 1.860 responden yang mengaku tidak merasa keberatan dengan kenaikan tarif ojol.

Lalu bagaimana dengan para konsumen? Sebelumnya konsumen sudah banyak diberikan kemudahan dan menikmati murahnya beragam layanan yang disediakan oleh aplikator. Dengan adanya penyesuaian tarif yang baru ini, aplikator juga perlu mempertimbangkan kebijakan baru yang akan diterapkan.

Apakah promo, diskon, voucher, dan hal-hal yang memanjakan konsumen akan hilang?