Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjanjikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja akan memberikan kemudahan usaha bagi semua kalangan, khususnya kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Dilansir dari Liputan6.com, dalam acara Business Law Forum 2020 di Four Seasons Hotel, Jakarta, Kamis (5/3), Airlangga mengatakan,  “Dari RUU Cipta Kerja ini, pemerataan hak dan keadilan sosial akan menjadi pertimbangan utama kepastian hukum, ease of doing business atau kemudahan berusaha, kebersamaan, dan juga kemandirian. Artinya kebersamaan bahwa yang diberi fasilitas itu diutamakan kepada usaha kecil dan menengah.”

Airlangga kemudian mencontohkan insentif kemudahan usaha bagi pelaku UMKM membentuk Perseroan Terbatas (PT). Dia tak memungkiri, bahwa saat ini banyak masyarakat yang coba mencari pendapatan sampingan dengan menjadi pengusaha dengan memanfaatkan teknologi digital.

Pada praktiknya nanti, bila tanpa lembaga hukum, pengusaha online itu akan sulit mendapat akses perbankan yang terbatas. Oleh karenanya, ia menganggap Omnibus Law memungkinkan pihak individu, termasuk pengemudi ojek online (ojol) untuk mendirikan PT sendiri.

Kemudahan pembentukan PT akan dilakukan dengan mengubah beberapa ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kemudahan dilakukan dengan mengubah beberapa kebijaksanaan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007, diantaranya pembentukan PT bisa dilakukan oleh satu orang bagi pelaku UMKM.

Pada mulanya pelaku UMKM diwajibkan membayar 50 juta rupiah untuk membentuk suatu PT, namun pemerintah akan membebaskan biaya tersebut. Airlangga juga menyatakan, RUU Omnibus Law Cipta Kerja hendak membuat UMKM beranjak dari sektor informal menjadi formal dengan badan hukum.

Pemerintah telah menyerahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 12 Februari 2020. Bila disetujui, UU Omnibus Law Cipta Kerja diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi dan menambah lapangan kerja.

Sementara itu, buruh merespon dengan mempermasalahkan beberapa pasal dalam RUU. Buruh menyebutkan, bahwa jika RUU tersebut disetujui maka kesejahteraan mereka akan semakin menurun. 

Poin-poin yang menjadi tuntutan buruh, di antaranya mengenai perubahan jam kerja, sistem kerja, kerja kontrak, outsourcing, upah minimum, dan pesangon. Buruh juga menyoroti aturan tenaga kerja asing, sistem kerja, serta hal yang berkaitan dengan jaminan sosial.

Alasan para penolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja semakin kuat, setelah peraturan tersebut bisa diakses publik. Pada RUU tersebut, diketahui banyak hak-hak buruh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikurangi atau bahkan dihilangkan.

Peraturan yang merugikan pekerja selanjutnya adalah terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam Pasal 151 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, terdapat ketentuan bahwa: “Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.” 

Pasal selanjutnya menyebutkan, bahwa PHK hanya dapat dilakukan setelah itu dirundingkan dengan serikat buruh, dan jika tak menemui kata sepakat juga, maka itu diselesaikan lewat pengadilan hubungan industrial. 

Pasal-pasal diubah dalam draf RUU Cipta Kerja. Pasal 151 ayat (1) diubah menjadi: “Pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.”

Beberapa kelompok diuntungkan dengan adanya RUU ini, tapi sebagian besar justru dirugikan. RUU Cipta Kerja ini pada awalnya bernama RUU Cipta Lapangan Kerja atau biasa dikenal dengan RUU Cilaka. Bukan hanya dari nama, isinya juga bisa benar-benar bikin cilaka bila disahkan.