Presiden Joko Widodo berjanji memberi kelonggaran untuk tukang ojek, sopir taksi, serta nelayan yang terdampak Covid-19 dalam pembayaran cicilan kredit kendaraan. Menanggapi rencana tersebut, Asosiasi driver ojek online meminta pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi yang dapat mengikat perusahaan financial. 

“Asosiasi Garda menyambut baik dan mengapresiasi langkah pemerintah untuk meringankan beban driver. Namun rencana relaksasi kredit ini juga harus ada regulasi yang konkrit dan mengikat,” Ujar Presidium Nasional Garda Indonesia (Garda) Igun Wicaksono, Selasa (24/3).

Aturan teknis dibutuhkan agar memberikan kepastian kepada driver ojek online dan mengikat perusahaan. Igun berharap, kebijakan tersebut dapat segera terbit, sehingga beban driver ojek online di tengah wabah virus corona dapat diringakan.

POJK jadi jawaban?

Sebelumnya, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sudah memberikan kelonggaran kepada debitur perbankan dan non perbankan. Stimulus yang diberikan berupa pelonggaran penilaian kualitas kredit dan restrukturisasi kredit. 

Pemberian stimulus ini tertuang dalam Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, mengatakan selain perbankan fleksibilitas kredit juga akan diterapkan di industri pembiayaan.

“Tolong ini dilakukan hal sama. Jangan gunakan penagihan menggunakan debt collector. Setop dulu. Dan ini tentunya selama lanjutkan pembayaran pokok plus bunga ini gimana sektor ini bisa tetap bertahan. Itu garis besar bagaimana mendukung upaya pemerintah agar sektor usaha bertahan sambil menunggu bagaimana COVID-19 ini bisa selesai dampaknya dan diminimalisir,” jelas Wimboh.

Menanggapi aturan ini, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), mengeluarkan surat edaran dengan No:172/APPI/SWI-SSE/III/20 kepada anggotanya, untuk memberikan kebijakan kepada debitur yang terdapak Covid-19. APPI menghimbau agar perusahaan membuat kebijakan restrukturisasi piutang pembiayaan bagi debitur yang terdampak, yang tertuang dalam kebijakan internal. 

Seperti diketahui, restrukturisasi piutang dalam dunia perbankan maupun non perbankan hanya mencakup perpanjangan jangka waktu, penggurnagan tunggakan pokok, penggurangan tunggakan bunggga, konversi kredit atau penambahan fasilkitas kredit. 

Lalu, bagaimana dengan penyataan Presiden Jokowi memberikan kelonggaran pembayaran bunga atau angsuran selama 1 tahun? 

Tentu ini bukan hal mudah bagi industri pembiayaan atau multifinance. Peraturan OJK  No.11/POJK.03/2020 tidak bisa menjadi acuan teknis di lapangan. Karena itu, pemerintah perlu menerbitkan regulasi yang kongkrit dan mengikat semua pihak.