Kementerian  Perhubungan ingin menjadikan Ibu Kota sebagai contoh model transportasi publik bagi kota-kota lain di Indonesia. Oleh karena itu penyelesaian masalah transportasi di Jakarta harus segera diselesaikan. Saat ini baru 25 persen masyarakat di Jakarta yang menggunakan transportasi umum. Kemenhub menargetkan kedepannya sebanyak 75 persen masyarakat menggunakan angkutan umum. Caranya bagaimana? Dengan melakukan pengelolaan moda transportasi publik yang terpadu dan terintegrasi.

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, menilai integrasi antar moda transportasi yang baik akan semakin memudahkan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum. “Diharapkan jika dikelola dengan baik akan semakin meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum,” ujar Budi.

Budi mengatakan dalam penataan integrasi tersebut harus melibatkan seluruh moda transportasi yang ada termasuk ojek online (ojol). Menurutnya ojek daring menjadi suatu angkutan yang tidak dapat dikesampingkan, khususnya di Jakarta.

“Integrasi antar moda itu menjadi keharusan. Selain KAI dan MRT juga ada Bus Rapid Transit, angkutan umum lainnya, ojek daring. Untuk itu, saya minta empat stasiun tersebut agar mengakomodasi untuk tempat untuk para pengemudi ojol,” ungkap Budi.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan mendirikan perusahaan patungan bernama PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek. Perusahaan gabungan ini terdiri dari PT MRT Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Wujud nyata dari perusahaan baru ini nantinya akan mengintegrasikan moda transportasi darat dengan transportasi berbasis rel kereta api. Dimulai dengan merevitalisasi 4 stasiun yaitu stasiun Pasar Senen, stasiun Juanda, stasiun Tanah Abang dan stasiun Sudirman.

Belajar dari Bangkok 

Bangkok saat ini sudah mempunyai dua rute kereta layang (BTS skytrain), empat rute kereta bawah tanah (MRT subway), dan tiga rute kereta ke Bandara (Airport Rail Link) Suvarnabhumi. Sistem transportasi cepat ini sudah mulai terealisasi pada 1999, menyusul krisis kemacetan lalu-lintas yang melanda pada era 90-an.

Kala itu, masalah kemacetan di Bangkok hampir sama dengan di Jakarta. Penelitian menyebut faktor utama penyebab kemacetan di kota ini adalah kurangnya ruas jalan yang tersedia, yakni sekitar 8 persen dari luas kawasan. Angka itu berbeda jauh jika dibandingkan dengan rata-rata 20-30 persen di negara barat.

Selain itu, permasalahan juga timbul karena meningkatnya jumlah kendaraan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kurangnya fasilitas serta pengelolaan transportasi umum. 

Masalah transportasi di Bangkok dapat diatasi karena ketersediaan pilihan yang banyak dan terintergrasi. Transportasi umum yang nyaman dan terintegrasi, serta jalan tol memadai jadi hal yang patut dipuji.

Misalnya, BTS Skytrain. Di sekitar stasiun,  masyarakat bisa memarkirkan mobil pribadinya dan beralih ke kereta menuju pusat kota. Karena itu, kemacetan di daerah perkotaan bisa berkurang berkat keberadaannya. Meski kereta layang ini belum mencapai daerah-daerah tertentu atau pinggiran perkotaan. Namun fasilitas untuk mencapai stasiun atau feeder yang menunjang membuat masyarakat masih mau menggunakan angkutan umum.

Tentu masyarakat berharap Jakarta bisa meniru Bangkok. Melalui kerjasama antar lembaga dan KAI diharapkan akan ada pengembangan kawasan stasiun dan mengintegrasikan transportasi kereta api di ibu kota. 

Dengan begitu kemacetan dapat terurai, dan tentunya memberikan nilai lebih untuk kawasan DKI Jakarta.