Penerapan aturan mengenai jalur khusus sepeda di Ibu Kota menuai kontroversi. Banyak masyarakat merasa dirugikan akibat aturan tersebut. Tindakan pelanggaran berupa denda maksimal sebesar Rp 500.000 diberlakukan. Akibatnya, tak sedikit pengadara roda dua khususnya para ojek online terkena tilang.

Ragam bentuk protes pun dilontarkan. Salah satunya melalui media sosial.

Para pengendara ojol merasa serba salah, karena harus menurunkan penumpang dipinggir jalan yang diperuntukkan khusus untuk sepeda. Kadang juga tidak sengaja mereka melintasi jalur sepeda saat kondisi lalu lintas padat.

“Banyak ojol yang kena tilang karena harus nurunin penumpang. Kalo penumpangnya ngerti sih kita juga enak. Kita lewatin lokasi sedikit. Tapi kan kebanyakan mereka maunya sesuai titik. Jadi serba salah kan?,” kata pengemudi ojok online, Eri Kurniawan, Jumat (14/11).

Eri menilai penempatan jalur sepeda di jalan yang ukurannya sempit tidak efektif. Seperti misalnya di Jalan Tomang Raya, Jakarta Barat. Tanpa jalur sepeda pun jalanan di Tomang sudah macet dan hanya cukup dilintasi dua mobil.

Ia menyarankan jalur khusus sepeda hanya diadakan di jalan-jalan besar.

Penggagas bike to work (B2W), Toto Sugito, juga pernah mengkritik pembuatan fasilitas sepeda di Ibu Kota. Toto menilai jalur sepeda yang dibuat Pemprov DKI lebih pantas dinamai Bike Sharing. Jalur model seperti ini lebih beresiko membuat pesepeda serempetan dengan kendaraan lain.

Pemerintah daerah harus mengkondisikan agar rasa aman pesepeda lebih terjamin. Jalur sepeda yang dibagikan dengan rus jalur kendaraan bermotor seharunya dibuat lebih lebar. Dan itu hanya memungkinkan diadakan di jalan-jalan besar.

Butuh Sekedar Tilang

Ada hal penting dari sekedar penindakan, yakni kenyamanan dan rasa aman pesepeda. Jalur sepeda harus dibuat terintegrasi dengan moda transporasi lainnya, seperti MRT, Transjakarta.

“Jalan kaki dan naik sepeda itu harus bisa menjadi feeder untuk transportasi massal. Orang idealnya naik sepeda 0 kilometer sampai 10 kilometer itu dengan catatan harus ada fasilitasnya, maksudnya dia bisa nyambung dengan Transjakarta, MRT dan lain-lain,”kata Toto.

Lagipula jalur sepeda yang panjang di Jakarta bisa sia-sia dan justru tidak efektif digunakan pesepeda pada umumnya. Sebab kondisi cuaca Jakarta yang panas dan gersang. Pesepeda juga tidak akan mau menempuh puluhan kilo meter di bawah terik matahari.

Biar efektif pembangunan jalur sepeda harus dibarengi dengan penanaman pohon di sekitar jalur. Agar menghadirkan suasananyaman dan teduh.

Fasilitas penunjanhg tak kalah penting, adalah parkir sepeda. Pemprov DKI harusnya bisa membuat tempat parkir sepeda di tempat pemberhentian umum, misalnya halte atau stasiun.

Jika tidak, untuk apa dibangun jalur sepeda sepanjang 63 kilometer. Atau hanya sekedar menyelesaikan target proyek?