Nadiem Makarim resmi menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) di Kabinet  Indonesia Maju. Ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu (23/10/2019).

Nama Nadiem Makarim dikenal sebagai salah satu pengusaha muda sukses di Indonesia. Popularitasnya kian meningkat seiring bertumbuhnya perusahaan ride-hailing yang didirikannya pada 2010, Gojek.

Keputusan presiden Joko Widodo menunjuk Nadiem Makarim sebagai Mendikbud yang baru menggantikan Muhadjir Effendi, ternyata tak hanya ramai diperbincangkan di Indonesia. 

Dari sekian banyak nama, Nadiem Makarim, yang pada saat itu baru saja mengundurkan diri sebagai CEO Gojek, menarik perhatian media massa asing yang ikut mengangkat isu pelantikannya di Istana Negara. Pasalnya, perusahaan transportasi daring yang didirikannya sudah beroperasi di Singapura. Sementara di Malaysia, rencana kehadiran Gojek sempat menjadi kontroversi.

Media Amerika, Bloomberg, mengulas isu pengangkatan mantan bos Gojek itu dalam artikel bertajuk “Jokowi Picks Gojek Founder Makarim as Indonesia Education Minister”, Jokowi menunjuk Pendiri Gojek Sebagai Menteri Pendidikan Indonesia. Bloomberg menuliskan, bahwa Presiden Indonesia Joko Widodo meluncurkan daftar 38 menteri dan pejabat kabinet dengan salah satu pendiri Gojek, Nadiem Makarim, ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan yang baru.

Dari Singapura, situs berita teknologi, Tech in Asia, juga tak ketinggalan dengan isu tersebut melalui tulisan berjudul “Nadiem Makarim becomes Indonesia’s education minister, retains Gojek stake”. Sedangkan dari Negeri Jiran, Free Malaysia Today, menggunakan judul “Gojek founder named Indonesia’s education minister”.

Sementara itu, pada saat Nadiem bertolak ke Istana Negara memenuhi panggilan presiden Joko Widodo, pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda), rupanya tak setuju bila bos besar mereka menjadi menteri. Ketua Presidium Nasional Garda, Igun Wicaksono, bahkan pada saat itu sampai mengancam akan mengerahkan massa dalam jumlah besar bila Nadiem menerima ajakan Jokowi.

Dikutip dari Liputan6, meski sudah tak lagi memegang jabatan tertinggi di perusahaan, Igun mengatakan, Nadiem saat ini masih tercatat sebagai pemilik bisnis Gojek. “Secara struktural manajemen iya dia melepas, tapi Nadiem adalah pendiri sekaligus masih ada saham kepemilikan di Gojek,” ungkapnya.

Oleh karenanya, ia meminta kepada Nadiem untuk terlebih dahulu menyejahterakan para pengemudi ojol sebagai mitra kerjanya, sebelum beralih pijakan menjadi seorang menteri. “Nadiem Makarim boleh besar dengan berderet gelar akademik dan valuasi Gojeknya yang triliunan rupiah. Namun di balik itu, jutaan para mitra ojek online-nya berdarah-darah di lapangan dan jauh dari sejahtera dari segi pendapatan. Intinya ojol mitranya belum happy,” tuturnya.

Setelah Nadiem Makarim Mundur, Gojek dipimpin oleh dua orang sebagai penggantinya: co-founder, Kevin Aluwi, dan President Gojek, Andre Soelistyo. Kevin menjalankan peran strategis di Gojek, dari mengadopsi business intelligence data ekosistem Gojek, hingga mengembangkan inovasi produk dan pertumbuhan Gojek.

Sementara itu, Andre merupakan President Gojek, sebelum menjadi co-CEO Gojek. Dia merupakan perwakilan Northstar Group, yang merupakan salah satu pemegang saham Gojek. Northstar termasuk salah satu investor awal Gojek.

Belum genap seratus hari ditinggal Nadiem dan merasakan kepemimpinan baru, Gojek gagal mempertahankan enam layanan yang ada di fitur GoLife. setidaknya ada enam layanan yang hilang dari peredaran GoLife, seperti GoGlam, GoFix, GoAuto, GoDaily, GoLaundry, dan Service Marketplace.

Dalam keterangan rilis yang dilansir CNN Indonesia pada Rabu (18/12/2019), Head of GoLife, Wesly Simatupang, mengatakan, untuk layanan GoLaundry dan GoDaily akan tetap beroperasi hingga 31 Desember 2019. Sementara GoFix dan GoGlam masih akan beroperasi hingga pertengahan Januari 2020, termasuk Service Marketplace yang masih dalam tahap uji coba.

Sementara itu, setelah menjabat jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim mengeluarkan dua paket kebijakan di bidang pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kebijakan Merdeka Belajar dan kebijakan Kampus Merdeka.

Kebijakan pertama yaitu berupa pembenahan terhadap sistem pendidikan dasar dan menengah, salah satunya adalah menghapus sistem Ujian Nasional (UN) dan menggantinya dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Selanjutnya, pada kebijakan kedua memberikan berbagai keleluasaan pada perguruan tinggi tanpa harus berkoordinasi dengan begitu banyak instansi atau kementerian lainnya.

Paket kebijakan ini tak lepas dari beragam kritik. Diberitakan CNBC Indonesia, Pengamat pendidikan dari Center of Education Regulations and Development Analysis (CERDAS), Indra Charismiadji, mengungkapkan paket kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim hanya gimik belaka.

Indra mengatakan itu karena paket kebijakan Nadiem, yakni Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka belum menyentuh Sumber Daya Manusia (SDM) sama sekali. Dalam hal ini SDM yang dimaksud adalah guru dan dosen.

Dengan situasi pendidikan yang belum dibenahi, kebijakan ini justru bisa memunculkan pemikiran komersil. Indra khawatir nantinya ada oknum perguruan tinggi yang mengakali kebijakan ini untuk jualan prodi ke mahasiswa.

Kritik juga dilontarkan oleh Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengatakan, kebijakan Nadiem sangat berorientasi pasar bebas, terutama poin ketiga, yaitu mempermudah suatu kampus jadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH).

Dilansir oleh Tirto (25/1/2020), Ubaid mengatakan PTN BH itu sendiri adalah bentuk komersialisasi pendidikan tinggi yang “mengeksklusi anak-anak dari kalangan tidak mampu.” Mempermudah kampus berbadan hukum dianggap sama saja memperluas praktik komersialisasi pendidikan.

Ubaid juga menyebut Nadiem terlalu mengikuti logika industri. Menurutnya ini bertolak belakang dengan fungsi pendidikan tinggi yang seharusnya lebih mengedepankan kebutuhan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Kontroversi Nadiem tak hanya berhenti sampai di situ. Sejak Nadiem diumumkan oleh presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, reaksi netizen di jagat maya juga sudah ikut riuh. Kelakar tentang bayaran sekolah menggunakan GoPay sudah pernah muncul di awal pengangkatannya sebagai menteri dalam kabinet Jokowi periode kedua.

Ternyata hal tersebut benar diwujudkan ketika ia menduduki kursi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Gojek memberi kemudahan untuk membayar biaya pendidikan sekolah atau SPP melalui GoPay. Tentu hal ini menimbulkan polemik. Pembayaran SPP melalui GoPay boleh jadi salah satu kemudahan, namun di sisi lain, inovasi tersebut menuai banyak kritik.

Ada beberapa pihak berpendapat pembayaran SPP melalui GoPay terindikasi adanya konflik kepentingan, mengingat Nadiem dulu sempat menjabat sebagai CEO GoJek. Penolakan lain beralasan jika secara teknis dan fungsi, pembayaran SPP melalui GoPay kurang berguna. Hal tersebut karena beberapa wilayah di Indonesia menerapkan sekolah dengan gratis.

Semasa pergerakan politiknya sejak Nadiem masuk ke jajaran kabinet, Gojek justru seperti kehilangan arah, hingga harus menghilangkan beberapa fiturnya. Sementara untuk urusan kesejahteraan para mitra juga belum usai.

Duduk di kursi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kontroversi dari kebijakan yang dikeluarkannya selalu menuai beragam kritik dan reaksi. Jabatan CEO Gojek dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentu sangat berbeda jauh. Nadiem gagal menempatkan kedua hal itu, karena seringkali kebijakan yang dikeluarkannya berorientasi pada bisnis dan menuai konflik kepentingan.