Virus Corona benar-benar menjadi trending topik pembicaraan masyarakat Indonesia sepanjang pekan ini. Betapa tidak, sejak diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret lalu, penyebaran penyakit ini ini bukannya surut, tetapi malah semakin bertambah.

Menurut catatan KawalCovid19.id, setidaknya hingga Senin 16 Maret 2020 pukul 10.00 WIB, sudah ada 117 kasus terkonfirmasi, 104 pasien dalam perawatan, 8 sembuh dan 5 meninggal.

Sebaran kasus ini pun meliputi sejumlah kota besar dan pulau di Indonesia. Mulai dari Jakarta, Bandung, Solo, Denpasar, hingga Ciamis. Juga ada di 8 Provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara.

Kalau dihitung, rasio fatality (meninggal) dari kasus Corona di Indonesia ini termasuk tinggi, yakni mencapai 4,27 persen. Di atas rerata dunia sekitar 3,84 persen.

Meski telah menjadi ancaman di depan mata, namun pemerintah terkesan lambat mengantisipasi dan menangani kasus ini. Hal inilah yang menimbulkan kegeraman publik yang banyak diekspresikan melalui media sosial.

Tapi setelah desakan publik itu kuat, ditambah beberapa pejabat ternyata positif terjangkiti virus Covid-19, sejumlah kebijakan nyata baru terlihat lebih baik. Salah satunya dengan mendorong penduduk untuk beraktivitas di rumah.

Lock Down atau Kerja dari Rumah?

Salah satu desakan yang muncul dari publik adalah agar pemerintah memberlakukan penutupan sementara atas akses masuk dan keluar di Indonesia, atau dikenal dengan istilah lock down.

Kebijakan ini pernah diterapkan di China, Vietnam, Singapura, Filipina, Italia dan sejumlah negara lainnya. Fokus dari kebijakan ini adalah untuk menekan penyebaran virus Covid-19 dengan memaksa penduduk tidak keluar rumah.

Pengalaman di Singapura dan Vietnam, kebijakan lock down berhasil membawa dampak yang baik. Bagaimana dengan Indonesia?

Meski pemerintah belum mengambil kebijakan lock down seperti itu, namun Presiden Joko Widodo telah menghimbau kepada masyarakat agar bekerja dari rumah.

Hal ini seperti disampaikan oleh Presiden di Istana Negara Bogor pada Minggu (15/3).

“Kepada seluruh rakyat Indonesia saya harap tenang, tetap produktif agar penyebaran Covid-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah,” kata Jokowi dalam konferensi pers.

Himbauan ini pun diikuti oleh sejumlah kebijakan dari pejabat kementerian dan daerah. Misalnya, Gubernur DKI Jakarta telah memerintahkan semua sekolah untuk meliburkan siswa-siswinya antara tanggal 16-29 Maret.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo, juga mengizinkan PNS bekerja dari rumah. Ia memerintahkan seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan Kemen PAN-RB untuk menetapkan mekanisme bekerja yang memungkinkan PNS kerja dari rumah.

Kebijakan di atas juga diikuti oleh beberapa perusahaan di Jakarta, yang mulai mengizinkan karyawannya untuk bekerja dari rumah. Meskipun tak semuanya, tetapi sebagian sudah menerapkan aturan ini.

Bias Kelas Menengah

Himbauan untuk bekerja di rumah sebenarnya hanya akan menjadi kebijakan yang tambal sulam belaka. Sebab hal itu tidak (bisa) berlaku untuk semua lapis masyarakat.  

Kebijakan ‘bekerja di rumah’ hanya berlaku bagi pekerja kantoran yang notabene kelas menengah ke atas. Sedangkan bagi mereka yang bekerja di sektor informal tak bisa menerapkan himbauan tersebut.

Di sisi lain, berdasarkan data BPS penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor informal sebanyak 74 juta jiwa. Sementara penduduk yang bekerja di sektor formal hanya 55,3 juta jiwa. Jumlah pekerja sektor informal itu mencapai hampir 60 persen angkatan kerja Indonesia.

Jika kebijakan bekerja dari rumah itu diterapkan untuk semuanya, maka akan menjadi masalah besar bagi pekerja sektor informal. Misalnya bagi driver ojol, bagaimana mungkin kebijakan bekerja di rumah bisa diterapkan, sedangkan sehari-hari mereka harus menggantungkan hidupnya di jalanan?

Belum lagi, pekerja sektor informal lainnya. Misalnya, pekerja bangunan, penjual gorengan, perajin di sektor UMKM atau buruh tani, bagaimana dengan mereka?

Kalaupun kebijakan ‘bekerja dari rumah’ ini benar-benar akan dijalankan dengan ketat, maka perlu diikuti dengan kebijakan “bantalan sosial” lainnya guna mengganti hari kerja bagi pekerja sektor informal. Misalnya, dengan memikirkan kebijakan “universal basic income”.

Mungkin pemerintah perlu memikirkan mekanisme yang lebih logis lagi untuk mencegah penyebaran virus Corona ini, termasuk dengan kebijakan yang terukur dan proporsional. Jangan cuma serampangan dan tambal sulam, tanpa diikuti dengan riset yang memadai.

Tetapi terlepas dari kebijakan apapun yang akan diambil nanti, yang terlebih dahulu dipikirkan seyogianya adalah keselamatan rakyat. Ini adalah kata kuncinya. Bukan ekonomi atau investasi.

Jika itu dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka masyarakat Indonesia pasti akan percaya dan menaruh harapan besar bagi pemimpin saat ini.