Menurut data indeks Lalu lintas TomTom (TomTom Traffic Index), Jakarta masuk urutan ke- 10 negara termacet di dunia. Peringkat ini lebih baik dibanding sebelumnya menduduki posisi ketujuh. Sementara untuk daftar tiga besar kota termacet dunia posisi pertama ditempati Bengaluru (India), Manila (Philipina), dan Bogota (Colombia).

Meski terjadi penurunan, banyak pihak menilai belum ada perubahan signifikan menyangkut kemacetan yang terjadi di Ibu Kota. Pemerintah daerah harus membuat langkah-langkah strategis yangh efektif, dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Seperti melintasi jalan panjang untuk mengurai kemacetan. 

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan, pernah mengusulkan pembatasan penggunaan maupun kepemilikan kendaraan sebagai solusi jitu untuk mengatasi kemacetan. 

Langkah ini tentu tak mudah diimplementasikan. Butuh dukungan daerah lain, pemerintah pusat, melalui kebijakan dan regulasi yang kuat. Apalagi menyangkut pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi. 

Pembatasan Kendaraan 

Akan tetapi jika dikerjakan, Jakarta bisa seperti Singapura atau Jepang. Kedua negara ini sukses mendorong masyarakatnya beralih ke transportasi umum dengan pembatasan kendaraan pribadi. 

Masyarakat dikondisikan untuk tidak mudah memiliki kendaraan pribadi. Untuk mendapatkan sebuah mobil, misalnya, harga yang harus ditebus masyarakat cukup mahal kendati Jepang dikenal baik sebagai “rumah” bagi aneka produsen merek mobil ternama di dunia. 

Pemerintah daerah juga dapat mendorong pembatasan kepemilikan misalnya dengan pajak maupun persyaratan tertentu untuk memiliki kendaraan pribadi seperti persyaratan memiliki garasi.

Sementara, untuk pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, Jakarta bisa penerapan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) sebagai alternatif pengganti kebijakan ganjil-genap.

Integrasi trasnportasi umum

Lagi-lagi, langkah ini butuh political will dari penguasa daerah dan pemerintah pusat. Karena tidak akan selesai di pembatasan kendaraan pribadi. Pemda juga harus meningkatkan ketersediaan angkutan umum massal baik berbasis jalan maupun rel serta meningkatkan aspek integrasinya baik dari sisi fisik maupun sistemnya. 

Penggunaan angkutan umum massal baik berbasis rel ataupun jalan juga perlu diikuti dengan aktifitas berjalan kaki baik first mile maupun last mile (non-motorized transportation) yang pada hakekatnya merupakan salah satu perwujudan konkret dari transportasi massal yang berkelanjutan (ramah lingkungan).

Dengan begitu diharapkan kemacetan dapat terurai, dan tentunya memberikan nilai lebih untuk kawasan DKI Jakarta. 

Mengingat salah satu Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) yang harus dapat dicapai sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) adalah pergerakan orang dengan angkutan umum harus mencapai 60% dari total pergerakan orang.