Terhitung sejak awal tahun lalu, DKI Jakarta beberapa kali dilanda banjir. Bencana ini seolah tidak lagi asing bagi masyarakat Ibukota.

Terakhir terjadi pada akhir pekan lalu. Hujan deras yang mengguyur sejak Sabtu (22/2) malam hingga Minggu (23/2) dini hari mengakibatkan sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir.

Menurut Pusat Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, terdapat 62 kelurahan yang terendam banjir pada Minggu pagi. Hal ini menyebabkan adanya 2.399 orang yang mengungsi.

BPBD DKI Jakarta menyebutkan, banjir ini terjadi akibat curah hujan tinggi. Sehingga, ketinggian air di beberapa pintu air pun mengalami kenaikan signifikan dan sungai-sungai turut meluap.

“Hujan yang mengguyur wilayah Jabodetabek dan sekitarnya pada hari Minggu (23/2) dengan akumulasi curah hujan harian menurut data BMKG tertinggi terjadi di Pulo Gadung dengan intensitas 241 mm/hari kategori ekstrem yang menyebabkan beberapa pintu air mengalami kenaikan status siaga dan sungai meluap,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD Provinsi DKI Jakarta Mohamad Insaf, sebagaimana dilansir dari detik.com.

Argumentasi seperti itu mungkin sudah kita dengar berulang-ulang, dan menjadi semacam mantra tiap kali wilayah Jakarta banjir. Pada intinya, Jakarta sebagai cerukan besar di pesisir Laut Jawa dan dihuni jutaan manusia tak mampu menampung air yang menuju laut.

Sejak zaman kolonial dulu, kota ini memang rawan dengan luapan air. Meski begitu, bukan tak mungkin banjir bisa dihindari.

Ini bukan semata hukuman Tuhan, melainkan lebih karena tata kota yang amburadul seiring pesatnya pertumbuhan kota itu sendiri. Dalam logika profit, faktor ekologis memang kerap kali dikorbankan.

Alhasil, kualitas hidup manusia di wilayah urban pun semakin tergerus karena tekanan alam. Kasus seperti ini sebenarnya bukan khas dari Kota Jakarta saja, melainkan juga pengalaman di beberapa kota di dunia.

Lantas, kapan kita mulai serius untuk memikirkan langkah mitigasi ke depannya?

Banjir ini harusnya menjadi perhatian serius dari semua pihak mengingat dampaknya semakin luas dan dalam bagi masyarakat perkotaan.

Ini memang persoalan kompleks. Pasti akan melibatkan banyak faktor dan bidang pengetahuan, mulai dari ekonomi, ekologi, tata kota, manajemen perumahan, penataan transportasi, dan tentu saja politik. Namun, bukan berarti banjir ini tak bisa dikelola dan diantisipasi dengan baik.

Kerugian Akibat Banjir

Berdasarkan catatan Kompas, dalam 20 tahun terakhir, terjadi beberapa kali banjir besar yaitu pada tahun 2002, 2007, dan 2013. Dalam setiap bencana banjir, kendala yang selalu muncul pada penanggulangan banjir akhirnya berbanding lurus juga dengan nilai kerugian ekonomi yang terjadi.

Hal tersebut paling tidak tergambarkan dari pengalaman banjir skala besar di Ibu Kota dalam siklus 5 hingga 6 tahun sekali sejak tahun 2002.

Pada tahun 2002 saja, tercatat kerugian akibat banjir mencapai Rp 5,4 triliun. Jumlah tersebut sekitar 57 persen dari total APBD DKI Jakarta pada tahun yang sama.

Lima tahun berikutnya, yakni tahun 2007, banjir tercatat menimbulkan kerugian di DKI Jakarta senilai Rp 5,2 triliun. Lebih kurang seperempat dari total APBD DKI Jakarta tahun 2007.

Kemudian pada tahun 2013, proporsi kerugian akibat banjir terhadap APBD DKI lebih rendah ketimbang dua periode banjir besar sebelumnya, yakni lebih kurang 15 persen. Hanya saja, besaran kerugian secara nominal meningkat signifikan, mencapai Rp 7,5 triliun.

Kerugian di tiga banjir besar terakhir jika dikalkulasikan mencapai Rp 18,1 triliun. Angka ini ini lebih dari seperempat (25,8 persen) dari total alokasi dana desa 2019, yaitu senilai Rp 70 triliun. Atau, nilai kerugian dari tiga bencana banjir besar Jakarta ini jika dikonversi bisa dialokasikan untuk membangun 19.381 desa.

Jumlah yang sangat besar, kan? Apa tidak rugi uang sebesar itu hanya larut dalam genangan air di Ibukota saja?

Tak hanya itu, kerugian lain juga ditanggung oleh masyarakat umum. Kerugian yang menimpa masyarakat ini bisa berupa, kerusakan rumah, mobil maupun kehilangan barang berharga.

Kerugian tersebut juga masih ditambah dengan aktivitas ekonomi yang lumpuh akibat banjir. Salah satunya, kerugian peritel di wilayah Jakarta bisa mencapai Rp 960 miliar akibat banjir pada Tahun Baru 2020 lalu.

Menurut hitungan Kompas, proporsi kerugian ekonomi karena terhentinya aktivitas warga mencapai separuh lebih dari seluruh nilai kerugian banjir 2007. Nilai kerugian yang berdampak pada swasta ataupun masyarakat akibat banjir Ibu Kota tahun 2007 saja, mencapai 87 persen dari total kerugian banjir.

Terlepas dari perihal angka-angka yang hilang akibat banjir tersebut, yang jauh lebih penting dari itu, adalah upaya kita untuk menanggulanginya. Kita (seharusnya) bisa menghindari kehilangan yang sangat besar seperti itu, asalkan kita mau berbenah.

Kota Jakarta ini adalah rumah bersama. Kita perlu kelola dan tata bersama agar tidak banjir, entah dengan cara apapun.

Tapi banyaknya pakar dan perumus perkotaan tak akan mampu mengubah apapun jika tak diikuti dengan nalar pelayanan publik yang berpihak. Jika cuma ribut terus saja, sampai kapan kita akan menderita?

Terlepas dari argumentasi apapun, kita harus menempatkan pembicaraan soal banjir ini pada hal yang esensial. Yakni, demi sebuah kehidupan, bukan yang lainnya. Ini yang penting.