Hampir tiap tahun, kita bisa melihat perayaan Tahun Baru Imlek yang meriah. Tapi tahukah kamu, bila beberapa waktu lalu perayaan Tahun Baru Imlek pernah dilarang oleh pemerintah Indonesia? Pun ketika etnis Tionghoa selalu mendapatkan diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari?

Bila kita menengok sejarah, tahun baru ‘China’ ini sempat hilang ketika Jenderal Soeharto mulai mengambilalih kuasa pada tahun 1966. Sejak saat itu, perayaan Tahun Baru Imlek seolah-olah haram di Indonesia.

Pasalnya, kekuasaan Soeharto menerapkan kebijakan untuk menghapus segala sesuatu yang berbau China. Ini disebut-sebut terkait dengan peristiwa 1965 lalu. Alhasil saudara-saudara kita yang beretnis Tionghoa terus menjadi korbannya.

Awal mulanya, Orde Baru mengeluarkan aturan yang bernada rasis melalui Inpres No. 14/1967 tentang larangan agama, kepercayaan, dan adat istiadat China. Sejak itu, perayaan Imlek tidak diperbolehkan, termasuk dengan hal-hal yang terkait itu, seperti seni liongsamsi.

Pelarangan juga menyangkut pemakaian aksara Cina di kehidupan sehari-hari. Nama-nama Tionghoa harus diubah ke nama-nama “Indonesia”. Lagu-lagu berbahasa Mandarin pun turut lenyap dari siaran radio.

Semua itu dilaksanakan dengan alasan yang terang-terangan manipulatif, yakni karena adanya keyakinan bahwa “manifestasi agama, kepercayaan, dan adat istiadat China yang berpusat dari negeri leluhurnya dapat menimbulkan pengaruh psikologis, mental, dan moril yang kurang wajar terhadap warga negara Indonesia.”

Orde Baru seolah-olah mengidap “phobia” terhadap hal-hal yang berbau China. Padahal, etnis Tionghoa ini sudah menetap di Nusantara sejak berabad-abad silam dan telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, seperti halnya warga keturunan Arab dan Timur Tengah, India, atau kalangan “non-pribumi” lainnya.

Masa-masa suram itu berakhir kala Reformasi bergulir pada akhir periode 1990-an. Harapan untuk menghilangkan diskriminasi etnis Tionghoa ini hadir bersamaan dengan semangat Reformasi.

Dimulai dari Presiden Habibie yang menerbitkan Inpres No. 26 Tahun 1998 untuk membatalkan aturan-aturan yang diskriminatif terhadap komunitas Tionghoa. Substansi utama dalam inpres tersebut adalah upaya penghentian penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berikutnya, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bertindak lebih jauh lagi. Ia muncul sebagai sosok pemimpin yang membela hak komunitas masyarakat Tionghoa dengan konsep kebangsaan “baru” yang diperkenalkannya.

Dalam konsep kebangsaan ini, tak ada yang namanya pribumi dan non pribumi. Dikotomi semacam itu tidak tepat bagi bangsa Indonesia, dan gara-gara konsepsi sesat seperti itu akhirnya komunitas Tionghoa dinafikan dari nasionalisme Indonesia.

Bagi Gus Dur tak ada yang namanya “keturunan masyarakat asli” di Indonesia. Baginya warga negara Indonesia ini adalah setara. Tak dihitung dari keturunan etnis mana.

Hal itu sangat tepat karena bangsa Indonesia itu sendiri dibentuk oleh perpaduan tiga ras, yakni Melayu, Astro-melanesia, dan Cina. Gus Dur pun mengakui bahwa dirinya adalah keturunan blasteran Cina dan Arab.

Tak cuma dalam pemikiran saja, Gus Dur ternyata juga benar-benar merealisasikan gagasannya itu ketika menjadi Presiden RI pada 1999 silam.

Cucu pendiri Nahdhatul Ulama ini sejak lama memang dikenal sebagai tokoh pluralis. Ia tak peduli cibiran orang, dan dengan tegas menganulir Inpres No. 14/1967 sekaligus menerbitkan Inpres No. 6 Tahun 2000.

Sejak saat itu, komunitas Tionghoa bebas untuk menjalankan kepercayaan dan budayanya, termasuk merayakan Imlek dan Hari Besar lainnya. Bersaman dengan itu, Gus Dur juga mengakui Konghucu sebagai agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia.

Inpres dari Gus Dur itu jelas membawa suka cita yang telah lama surut. Terlihat dari perayaan Tahun Baru Imlek pada tahun 2000 yang jatuh pada 5 Januari, masyarakat Tionghoa bersuka cita dan menggelar perayaan yang cukup megah di kompleks Museum Fatahillah Jakarta.

Tak berhenti di situ setahun kemudian melalui Keppres No. 19/2001, Gus Dur juga turut meresmikan Imlek sebagai hari libur fakultatif. Karena kebijakan inilah kita merasakan tanggal merah saat Tahun Baru Imlek diperingati.

Gus Dur bagi masyarakat Tionghoa dianggap sebagai tokoh politik yang konsisten dengan nilai-nilai humanisme dan keberagaman yang melekat pada dirinya. Ia membawa berkah bagi jutaan masyarakat Tionghoa sehingga menjadi kanmereka sebagai warga negara yang setara (kembali).

Dengan kebijakan-kebijakan yang inklusif seperti di atas, maka tak salah jika kemudian pada 10 Maret 2004—bertepatan dengan perayaan Cap Go Meh di Klenteng Tay Kek Sie—masyarakat Tionghoa di Semarang menyematkan julukan “Bapak Tionghoa” kepada Gus Dur.

Meski usia pemerintahannya pendek, tetapi setiap kali Tahun Baru Imlek dirayakan, kita selalu rindu dengan Gus Dur.

Berkah dalem untukmu, dan kita semua.