Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya mulai memberlakukan penilangan terhadap pengendara sepeda motor yang tertangkap melakukan pelanggaran lewat sistem tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) mulai hari Senin (3/2/2020). Kebijakan ETLE untuk pengendara motor ini mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Februari 2020. Namun, polisi belum melakukan penilangan pada saat itu.

Tilang elektronik ini memanfaatkan bukti dari rekaman kamera CCTV. Pengendara yang melanggar aturan akan diproses dan dikenakan denda sesuai peraturan yang berlaku. Lalu bila kena tilang, bagaimana cara menurusnya?

Dikutip dari DetikOto, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Fahri Siregar beberapa waktu lalu mengatakan, mekanisme E-TLE untuk sepeda motor sama saja seperti mobil. Awalnya, kamera CCTV akan merekam pengendara yang melakukan pelanggaran. Sistem E-TLE akan melacak pelat nomor di database kepolisian untuk dilakukan verifikasi.

Jenis pelanggaran yang akan ditindak melalui tilang elektronik ini antara lain, pemotor yang tidak menggunakan helm, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan melanggar marka jalan, termasuk melanggar garis berhenti (stopline). Selain itu, penggunaan handphone saat berkendara juga menjadi bagian dari pelanggaran yang akan ditindak.

Pada dasarnya, tidak ada yang membedakan antara mekanisme tilang elektronik motor dan mobil. Setelah pelanggar tertangkap kamera, mereka akan mendapat surat konfirmasi dari kepolisian. Selanjutnya, pemilik kendaraan wajib mengonfirmasi soal benar atau tidaknya pelanggaran tersebut. Batas waktu untuk memberikan konfirmasi tersebut adalah lima hari.

Konfirmasi mengenai pelanggaran tersebut bisa dilakukan melalui website resmi www.etle-pmj.info atau aplikasi yang dapat diunduh di Play Store. Selain itu, konfirmasi juga bisa langsung dilakukan di kantor Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya. Jika pengendara sudah melakukan konfirmasi, selanjutnya pihak kepolisian akan mengirimkan surat tilang kepada pemilik kendaraan.

Pemilik kendaraan dapat mengklarifikasi siapa yang menjadi subjek pelanggar pada saat konfirmasi dilakukan. Termasuk jika kendaraan telah dijual ke pihak lain dan belum diproses balik nama, atau sedang disewakan. Pemilik kendaraan akan menerima kode pembayaran virtual melalui Bank BRI.

Pihak pelanggar mempunyai waktu tujuh hari untuk melakukan pembayaran denda tilang. Jika tidak ada pembayaran, akan dilakukan pemblokiran STNK sementara sampai denda dibayarkan.

Dendanya bergam, mulai dari 250.000 rupiah untuk pengendara yang tidak mengenakan helm SNI. Bagi pengendara yang masuk ke jalur busway dikenakan denda sebesar 500.000 rupiah. Denda dengan besaran yang sama juga dikenakan bagi yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, termasuk menerobos lampu merah. Sementara itu, denda bagi pengendara yang menggunakan handphone saat sedang berkendara adalah 750.000 rupiah.

Lalu di mana saja kamera terpasang? Di tahapan pertama kamera sudah terpasang di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman sampai Jalan MH Thamrin. Lalu terpasang pula di jalur TransJakarta Koridor 6, rute Ragunan-Monas. Di dua lokasi tersebut total ada 57 kamera pengawas tersebar untuk menangkap pelanggar lalu lintas.

Maka dari itu bagi para pengguna jalan, khususnya kawan-kawan yang berjuang di aspal, harap berhati-hati. Kamera pengintai sudah terpasang. Tertib berlalu lintas bisa mengamankan kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan: selain kecelakaan, bayar denda tentunya adalah hal yang dihindari.

Salam aspal…