AKHIR-akhir ini masyarakat disuguhkan perdebatan soal kenaikan tarif ojek online (ojol). Ada pihak yang setuju tarif ojek daring naik sebesar 10 persen. Sebagian menganggap kenaikan tarif ojol belum sepatutnya dilakukan.

Perbedaan pandangan ini muncul atas wacana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan penyesuaian tarif baru ojol. Evaluasi (tarif) memang wajib dilakukan per tiga bulan sekali, karena diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 348 Tahun 2019.

Pada Jumat, 24 Januari pekan lalu, Kemenhub telah menggelar rapat evaluasi bersama aplikator seperti Gojek dan Grab, serta asosiasi pengemudi seperti Garda Indonesia.

Rapat tersebut menghasilkan dua opsi yaitu tetap atau tarif naik. Kedua opsi kemudian akan disampaikan ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk diputuskan. Dalam rapat tersebut, juga muncul usulan besaran kenaikan tarif ojol menjadi Rp 2.500 per kilometer. Atau naik 25 persen dari sebelumnya Rp 2.000 /KM.

Beda pendapat antar pengemudi

Sepanjang diskusi, pembahasan evaluasi tarif ojol ini menjadi alot dan lambat. Apa masalahnya? 

Salah satu masalahnya adalah pendapat pengemudi ojol soal tarif terbagi menjadi dua. Ada pengemudi yang menginginkan kenaikan tarif, di sisi lain muncul pengemudi yang tidak ingin tarifnya naik.

“Pembahasannya tuh alot ini. Ada (driver) yang minta nggak naik (tarifnya) juga,” kata Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Ahmad Yani di Jakarta, Senin (27/1).

Ia mengambil contoh wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang dari sudut pandang pengemudinya menginginkan adanya kenaikan tarif. Namun, di luar Jabodetabek, pengemudi ojol justru berharap tidak ada penaikan tarif.

Sementara, Ketua Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Igun Wicaksono, berpendapat tarif ojol seharusnya naik dengan besaran idealnya 10 persen. Dengan persentase sebesar itu, ia menjanjikan layanan dari mitra pengemudi atau driver ojol meningkat sehingga penumpang merasa nyaman.

“Kami sudah menghitung kemampuan bayar dan kemauan penumpang. Kami juga mempertimbangkan biaya modal dan operasional. Keluarlah angka 10 persen. Itu maksimal. Tapi kembali lagi kami serahkan semua ke regulator (Kementerian Perhubungan),” ujarnya.

Menurut Igun, apabila tarif ojek online naik, maka pelayanan driver ojol juga semakin meningkat. Ia mengklaim driver memiliki biaya lebih untuk servis kendaraan. Konsumen pun bisa merasakan kendaraan yang mereka tumpangi menjadi lebih nyaman dan tidak banyak gangguan di jalan.

Siapa yang diuntungkan?

Berbeda dengan Garda Indonesia, Sekretaris Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Agus Suyanto, justru menilai kenaikan tarif ojol belum layak dilakukan. Hal ini karena besaran kenaikan pada September 2019, sudah signifikan dari tarif batas atas.

“Tarif September itu sudah mencerminkan tarif yang sebenarnya, sudah sesuai dengan biaya pokok, plus margin profit yang wajar,” ujarnya.

Agus mempertanyakan mengapa Kemenhub hanya mempertimbangkan kepentingan driver ojol saja dan tidak memperhatikan kepentingan pelayanan bagi konsumen. 

“Paska kenaikan tarif, belum pernah ada review terhadap pelayanan. Padahal, ojol yang merupakan kendaraan roda dua itu sangat rawan dari sisi safety,” tuturnya.

Menurut dia, pelayanan seharusnya menjadi pokok evaluasi Kemenhub, Karena kenaikan tarif sangat tidak menguntungkan bagi konsumen.

Lalu siapa yang diuntungkan?