Beberapa hari lalu, ratusan driver Grab dan Gojek mendatangi kantor perwakilan Maxim, di Jl. M. Sangaji, Sola. Mereka menuntut perusahaan transportasi online asal Rusia itu menyamakan tarif agar sesuai dengan tarif ojek online lainnya.

Maxim menetapkan tarif minimal Rp 1.850 per kilometer, dengan tarif batas atasnya Rp 2.300 per kilometer. Tarif tersebut diklaim sesuai aturan pemerintah yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348. Sementara tarif Gojek dan Grab dikisaran Rp 7.000-9.000. 

Dengan tarif yang ditetapkan Maxim, dikhawatirkan pelanggan mitra Gojek maupun Grab pindah karena lebih lebih murah.

Para driver Grab dan Gojek menilai tarif yang diterapkan oleh Maxim terlalu murah. Dan itu merugikan ojek online yang lain. Perusahaan diminta segera menyesuaikan tarif, agar bisa saling bekerja bersama-sama dan tidak menimbulkan gesekan antar pengemudi. 

Surat Terbuka 

Maxim keberatan dengan adanya aksi demo yang dilakukan driver Gojek dan Grab di kantor Maxim Solo, Jawa Tengah. Manajemen mengecam tindakan kekerasan, penyegelan oleh para demontran. 

Humas Maxim Maria Pukhova mengatakan harga yang diberikan Maxim telah dikalkulasi berdasarkan upah pendapatan daerah yang berlaku sehingga Maxim berusaha membantu baik pelanggan maupun driver ojol mendapatkan layanan yang ramah di kantong.

Maxim pun mempersoalkan tarif batas bawah ojek online di Indonesia dan akan mengusulkan perubahan terhadap tarif tersebut. Maxim juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan moratorium terhadap penerapan tarif ojek online.

Berikut ini Surat Terbuka Direktur Teknologi Perdana Indonesia (Maxim) Marlina kepada Presiden Indonesia Jokowi:

Surat Terbuka Layanan “Maxim” kepada Presiden Indonesia

Kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo,

Surat ini kami kirimkan kepada Bapak terkait konflik yang terjadi di Surakarta di antara para pengemudi Gojek dan Grab serta layanan “Maxim”. Konflik ini telah berhasil mengungkap masalah global dalam pasar taksi, yang mana berpengaruh pada taraf kehidupan penduduk dan perekonomian di Indonesia. Menurut fakta yang terjadi di lapangan, Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2019 menimbulkan pengaruh negatif terhadap bidang pengembangan bisnis ojek.

Tarif minimal pengangkutan dengan kendaraan motor yang telah ditetapkan ternyata terlalu berlebihan dan tak sesuai dengan kenyataan yang ada. Peraturan tersebut tidak mempertimbangkan daya beli penduduk di propinsi terkait, yang mana sebagai akibatnya, akses ke layanan taksi pun menjadi berkurang. Dalam waktu yang bersamaan, masyarakat yang sebenarnya mampu menampilkan tingkat pertumbuhan signifikan dan memberikan pendapatan yang besar untuk anggaran negara malah tetap berada di tingkat yang sama.

Kepatuhan terhadap tarif, baik untuk penumpang maupun untuk pengemudi berakibat pada ketidakmampuan lapisan masyarakat dengan tingkat penghasilan yang rendah maupun rata-rata untuk menggunakan layanan taksi, sementara pengemudi akan meraup untung berkali-kali lipat lebih besar, bahkan lebih tinggi daripada UMR wilayah terkait.

Selain itu, pemberlakuan tarif yang telah ditentukan berdampak buruk pada dinamika perkembangan layanan “Maxim”. Dalam waktu beberapa bulan, perusahaan mulai mengalami kerugian dan mungkin terpaksa harus gulung tikar. Sebagai akibatnya, ratusan ribu pengemudi akan kehilangan kesempatan untuk mencari nafkah, dan ratusan ribu penumpang tak akan lagi mampu menggunakan layanan taksi dengan harga terjangkau. Di samping itu, peraturan pemerintah yang ketat di pasar akan melanggar persaingan bebas dan berujung pada hengkangnya arus investasi asing dari Indonesia.

Menurut perhitungan para analis layanan “Maxim”, tarif minimal ojek saat ini seharusnya sesuai dengan upah minimum regional para pekerja di setiap provinsi terkait. Bukti dari hal ini ialah loyalitas pengemudi kepada perusahaan yang bekerja sama dengan mereka. Tarif layanan sesuai dengan harapan para pengemudi tersebut dan sama sekali tidak berakibat pada penurunan pendapatan mereka karena tarif yang lebih rendah mampu menarik lebih banyak order. Keberatan terhadap tarif tersebut hanya ditunjukkan oleh para pengemudi perusahaan pesaing. Mereka ingin menghasilkan lebih banyak uang dengan bekerja lebih sedikit, tetapi dalam hal ini tidak memikirkan orang-orang yang mati-matian menghitung setiap rupiah yang mereka miliki agar dapat mencukupi dalam menafkahi keluarga mereka.

Pada bulan Januari 2020, “Maxim” bermaksud untuk mengusulkan perubahan Surat Keputusan mengenai tarif dengan melampirkan perhitungan para analis yang telah dibuat. Kami mengharapkan sebuah dialog yang membangun terkait isu tarif dengan pihak pemerintah maupun para pelaku pasar ojek lainnya.

Hingga pemerintah menetapkan tarif baru yang lebih realistis untuk layanan transportasi online khususnya ojek, Kami meminta kepada Presiden untuk memberlakukan moratorium terkait penerapan tarif yang diatur oleh Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348.

Ajakan Bergabung

Alih-alih menuruti permintaan demontran, Maxim justru mengajak para driver ojol lain untuk bergabung. Maria Pukhova mengatakan para driver bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar bila bergabung dengan Maxim. 

”Jadi tidak perlu melakukan aksi-aksi yang merugikan banyak pihak serta meresahkan masyarakat seperti ini,” ujarnya.

Tentu bukan itu yang diinginkan demontran. Para driver hanya berharap  tidak ada lagi perang tarif antar aplikator. Fakta telah mencatat perang tarif hanya akan merugikan para pengemudi. Klaim bahwa tarif murah akan menguntungkan pengguna ojol dan driver adalah salah. 

Selain jadi polemik, tarif murah justru membahayakan pengguna. Karena para pengemudi pendapatannya otomatis rendah dan tidak bisa melakukan perawatan sepeda motor secara benar. Kalo motor sudah tidak terawat, siapa yang dirugikan?