Kabar gembira menyelimuti para pengemudi ojek online (online) setelah beberapa tuntutan mereka ditanggapi secara positif oleh pemerintah. Meski masih dijanjikan akan dibahas dalam pertemuan berikutnya, setidaknya usulan mereka telah sampai pada pemangku publik.

Sebelumnya dikabarkan, para pengemudi ojek online (ojol) menggelar unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (15/01/2020).

Menurut keterangan Ketua Presidium Gabungan Roda Dua (Garda), Igun Wicaksono, aksi ini dihadiri oleh lima ribuan driver ojol. Mereka datang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, termasuk dari Palu atau Lampung.

Para pengemudi ojol itu menuntut tiga hal kepada pemerintah, yaitu penyesuaian tarif, legalitas status mereka, dan penutupan pendaftaran pengemudi baru di kawasan yang sudah banyak pengemudinya.

Terkait dengan penyesuaian tarif, para driver ingin tarif ojol dibedakan di tiap daerah. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya latar sosial-ekonomi yang berbeda-beda, sehingga dirasa tak adil jika dipukul sama rata.

Para pengemudi ojol tersebut juga menuntut payung hukum atau legalitas atas status mereka. Selama ini keberadaan ojol hanya dalam bentuk kebijakan, tanpa ada undang-Undang yang tertulis.

Selain itu, pengemudi ojol meminta penuntupan pendaftaran calon pengemudi di kawasan padat, terutama di Jawa dan Kalimantan.

Tanggapan Positif Pemerintah

Dalam aksi tersebut, sedikitnya 10 orang perwakilan driver ojol diterima oleh Dirjen Transportasi Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi untuk berunding.

Hasilnya pun cukup positif. Budi berjanji akan menindaklanjuti tuntutan para pengemudi tersebut.

Budi Setiyadi, menjelaskan sebagian tuntutannya ada yang sedang dalam proses dan sebagian ada yang akan ditinjau ulang atau perlu didalami terlebih dahulu. Ia melihat ada tiga masalah yang diajukan pihak ojol yaitu tarif, legalitas hukum, dan kemitraan.

“Mereka menuntut penyesuaian tarif diberikan kewenangannya kepada gubernur dan walikota daerah masing-masing. Alasannya menurut saya masuk akal sih, karena geografis di Indonesia kan berbeda-beda,” ungkap Budi, seperti dilansir dari cnbcindonesia.com

Selain soal aspek geografis, pemerintah juga hendak mengevaluasi tarif ojol. Ini sedang berlangsung, meskipun belum ada hasilnya.

Tapi perlu digarisbawahi bahwa evaluasi tarif ini belum tentu hasilnya akan naik, malah bisa turun juga.  

“Saya melihatnya begini, jangan setiap evaluasi artinya naik. Kalau evaluasi tarif ini bisa naik, turun, bisa juga tetap sama. Kita tuh harus liat kelangsungan ojol ini juga,” ungkap Budi, sebagaimana dikabarkan news.detik.com.

Kedua, terkait masalah legalitas hukum, Budi menuturkan pihaknya siap menjembatani garda ojol untuk memberikan aspirasinya ke Komisi 5 DPR

“Saya jawab memang di dalam komisi 5 DPR ada 2 yang sudah masuk proleknas dan memang prioritas. No 22 tahun 2009 sudah masuk proleknas dan akan dilakukan revisi selama masa periode parlemen yang sekarang ini,. Jadi payung hukum kan sudah tinggal sabar aja,” jelas Budi.

Kemudian, untuk masalah kemitraan, pihak Kemenhub sudah bertemu dengan Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan untuk membahas tentang regulasi kemitraan. karena pemerintah melihat bahwa ojol butuh posisi yang kuat sebagai pengemudi.

“Selama saya mengundang kementerian ketenagakerjaan sampai sekarang belum ada peraturan menteri tentang kemitraan belum ada yang muncul karena memang masih bingung. Hubungan industrial terkait aplikator dan mitra driver itu binatang apa sih? Kan kalo hubungan kemitraan berarti ada MoU,” jelas Budi.

Langkah Maju Tuntutan Ojol

Desakan para driver ojol kepada pemerintah ini bisa dikatakan lebih maju dari sebelumnya. Baik dari segi tuntutan maupun cara mengartikulasikan kepentingannya, apa yang dilakukan para driver ini sudah cukup baik.

Hal ini menandakan bahwa para driver ini sudah mulai sadar dengan kepentingan dan haknya secara kolektif.

Bagaimanapun, dalam ekosistem ojek online saat ini posisi mereka sangat vital. Bahkan merupakan ‘jantung’ dari adanya bisnis ini. Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila kepentingan mereka perlu didengar sebagai bagian dari stakeholder terpenting.

Ini juga bagian dari hakikat demokrasi yang menempatkan kekuasaan ada di tangan warganya. Seperti pengertian demokrasi bagi Jurgen Habermas (1982) yang berarti ruang deliberasi.

Ini artinya mengandaikan adanya proses dialog cum pertarungan diskursus (baca: gagasan/ide/pemikiran) yang setara dalam ruang publik, dimana setiap keputusan-keputusan publik harus melewati proses partisipasi warganya.

Suara dari para driver sudah diutarakan. Kini saatnya proses lobi dan pertarungan gagasan itu dibuka dalam meja perundingan. Diakui atau tidak, di sinilah berbagai kepentingan akan berkompetisi.

Semoga apa yang digagas para driver di atas mendapatkan kebijaksanaannya tersendiri. Karena tanpa mereka yang bersuara, lantas siapa yang akan mewakilinya?