Perkembangan transportasi umum di Ibu Kota begitu pesat. Dari awal mula menggunakan Delman pada massa kolonial, masyarakat Jakarta kini memiliki MRT (Mass Rapid Transit) sebagai salah satu pilihan transportasi umum. 

Namun sayangnya, pengguna moda trasnportasi umum di Jakarta masih tergolong rendah, jika dibandingkan dengan Negara lain. Sebanyak 79,7 persen masyarakat di Jepang menggunakan kereta sebagai transportasi penunjang mobilitas harian. Sementara, di Jakarta hanya 25 persen warga yang menggunakan transportasi publik (data Kemenhub tahun 2019).

Menurut Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno, alasan masyarakat enggan beralih dari kendaraan pribadi, karena ongkos naik transportasi publik masih terbilang tinggi.

Sebagai gambaran, masyarakat yang tinggal di Kota Paris hanya perlu mengeluarkan 10 persen dari pendapatan mereka untuk transportasi rutin. Sementara, hasil penelitian Badan Litbang Perhubungan, menyebutkan pengguna KRL Jabodetabek mengeluarkan 32 persen dari pendapatan mereka untuk belanja transportasi rutin. Kalo dihitung kisaran 30-45 ribu perhari untuk biaya angkutan umum.

Trasportasi umum yang belum terintegrasi, membuat ongkos menjadi mahal. Tarif KRL memang murah, akan tetapi biaya menuju stasiun atau dari stasiun menjadikan pengeluaran lebih besar.

Seharusnya moda transportasi umum di Jakarta saling terintegrasi, baik fisik, jadwal maupun pembayaran. Jadi masyarakat tidak perlu lagi membayar setiap kali pindah moda transportasi. 

Disamping biaya tinggi, faktor kenyamanan dan keamanan juga menjadi penyebab warga kelas menengah ke atas, yang biasanya mengandalkan mobil dan sepeda motor pribadi, enggan beralih ke transportasi umum. Salah satunya terkait pelecehan seksual yang rentan terjadi kepada perempuan.

Kendaraan pribadi perlu dikendalikan

Secara fisik sebetulnya beberapa transportasi massal di Jakarta memiliki kapasitas yang mumpuni untuk menampung penumpang sehari-hari.

Misalnya MRT, selama periode potongan tarif 50 persen di awal pengoperasian, jumlah rata-rata harian penumpang mencapai 82.643 orang. Sedangkan setelah pemberlakuan tarif penuh, rata-rata per hari ada 81.459 orang penumpang menggunakan layanan MRT Jakarta. Tarif MRT paling mahal Rp14 ribu sekali jalan dan tarif termurah Rp3000. Tarif tersebut bergantung jarak keberangkatan. 

Sementara untuk KRL Commuter Line, data KCI mengklaim per Juli 2019 KRL mengangkut 1,4 juta penumpang per hari. Belum lagi angkutan busway, bus kota dan ojek daring yang bisa jadi alternatif transportasi publik. 

Sepertinya pemerintah perlu membuat regulasi atas kepemilikan kendaraan pribadi. Di Singapura, kendati memiliki transportasi memadai seperti MRT, LRT, dan bus, namun pemerintah di sana tetap melakukan pengendalian kepemilikan kendaraan pribadi. 

Begitu juga yang dilakukan di Jepang ketika memaksa masyarakatnya beralih ke angkutan umum. Warga dikondisikan untuk tidak mudah memiliki kendaraan pribadi. Untuk mendapatkan sebuah mobil, misalnya, harga yang harus ditebus cukup mahal kendati Jepang dikenal baik sebagai “rumah” bagi aneka produsen merek mobil ternama di dunia. 

Kondisi tersebut juga didukung dengan mahalnya tarif parkir, pajak kendaraan, serta harga bahan bakar. 

Sejalan dengan itu, tentu pemerintah juga harus menghadirkan transportasi umum yang murah, aman dan nyaman bagi masyarakat. 

Karena ada banyak hal positif ketika masyarakat mau beralih ke angkutan umum. Selain mengurangi kemacetan, secara tidak langsung warga juga akan membantu program mewujudkan lingkungan bersih dan sehat. Misalnya, program Go Green. Dengan menggunakan angkutan umum, tentu akan mengurangi potensi peningkatan polusi udara dan penghematan bahan bakar.