Kawasan Jalan Simpang Balapan Ijen, Kota Malang, pada Sabtu (7/12/2019) pukul 23.00 WIB, mendadak ramai. Pasalnya, banyak warga yang hendak menghajar driver GrabCar berinisial RYA alias Riko (26), seorang warga Jl Bandung, Desa Donomulyo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang.

Hal itu karena Riko diduga telah melakukan pencabulan terhadap penumpangnya, Bunga (20) bukan nama sebenarnya, seorang karyawati Baber Shop. Beruntung Kapolsek Klojen Kompol Budi Harianto SH yang berada tak jauh dari lokasi kejadian berhasil mengamankan Riko dari kepungan massa.

Pelecehan seksual di transportasi publik bukanlah barang baru di Indonesia, terlebih pada moda transportasi ojek online atau mobil online. Survei dari Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) menyebutkan dari 62.224 responden, sebanyak 46% mengaku pernah dilecehkan di transportasi umum.

Moda transportasi umum yang dilaporkan terjadi pelecehan, antara lain adalah bus (35.80%), angkot (29.49%), KRL (18.14%), ojek online (4.79%), dan ojek konvensional (4.27%).

Tindakan pelecehan ini pun beragam, mulai dari digesek dengan alat kelamin, diraba, disentuh, diikuti, didekati secara agresif, diperlihatkan kelamin, masturbasi publik, diintip, gestur vulgar, difoto, main mata, komentar seksis, rasis, siulan, komentar atas tubuh, komentar seksual, diklakson, dan suara kecupan.

Oleh karena itu, kasus pelecehan seksual yang terjadi di Malang tersebut hanyalah satu dari puluhan kasus lainnya. Sebelum ini, kekerasan atau pelecehan seksual di ojek/mobil online juga pernah terjadi di beberapa kota lainnya. Misalnya di Surabaya (Agustus 2019), Palembang (Mei 2018), dan Gowa (Juli 2017).

Kita tentu sangat prihatin atas rentetan kejadian tersebut. Pun sangat bersimpati dengan para korbannya. Semoga kejadian seperti itu tidak terulang lagi.

Publik saat ini menanti adanya hukuman yang setimpal kepada para driver yang “nakal” tersebut. Bagaimanapun, kekerasan atau pelecehan seksual adalah pelanggaran hukum pidana. Oleh karena itu, sudah seyogianya apabila pelakunya ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Kejadian ini juga harus menjadi bahan evaluasi dan langkah mitigasi ke depannya bagi Grab agar kasus serupa tidak terulang.

Sebab, menurut Permenhub No. 118 tahun 2018, tepatnya dalam Pasal 32 ayat 2, dijelaskan bahwa penyedia ojek online wajib menyediakan perlindungan terhadap penumpang. Perlindungan ini meliputi aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan, layanan pengaduan dan penyelesaian permasalahan penumpang.

Meski demikian, disadari atau tidak, upaya preventif Grab terhadap maraknya kasus pelecehan seksual ini sebenarnya telah dimutakhirkan. Hal ini terlihat dari adanya penambahan fitur di aplikasi yang bisa mencegah terjadinya tindakan pelecehan seksual. Misalnya, dalam fitur Share My Ride, selfie authentication, uji kamera keamanan, hingga tombol darurat.

Grab juga telah bersikap”‘galak” terhadap para mitranya yang menjadi pelaku kekerasan atau pelecehan seksual. Mitra yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, pastinya akan dipecat dan “dibanned” seumur hidup agar tidak bisa melamar di Grab atau ojek online lainnya.

Selain itu, Grab juga terus memperbaiki SOP penanganan kekerasan seksual, termasuk aspek pengawasan mitra pengemudi. Ini terlihat dengan adanya kolaborasi resmi Grab dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sejak akhir 2018 lalu, sebagai upaya mencegah dan menangani aduan pelecehan seksual.

Melalui kolaborasi tersebut, Grab berusaha menghadirkan pendekatan komprehensif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, termasuk pelatihan bagi mitra pengemudi, peningkatan SOP/prosedur, pembekalan bagi internal perusahaan, pembentukan tim khusus penanganan kasus serta rekomendasi pendampingan.

Berbagai langkah tersebut adalah upaya Grab untuk mengantisipasi, sekaligus mempersempit ruang terjadinya pelecehan seksual di moda transportasi online. Meskipun nyatanya peristiwa seperti itu tetap terjadi, tetapi setidaknya beberapa langkah tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah langkah kemajuan.

Kita patut mengapresiasi berbagai langkah Grab tersebut, sekaligus terus mendukung agar penyedia jasa layanan transportasi online bisa melanjutkan pembenahan dalam menangani kekerasan atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh mitranya.

Karena bagaimanapun, keselamatan di jalan termasuk di dalamnya adalah bebas dari pelecehan seksual, adalah hak bagi konsumen.