Pendiri Gojek, Nadiem Makarim, ditunjuk menjadi salah satu menteri dalam kabinet yang disusun oleh presiden Joko Widodo. Nadiem diminta untuk mengisi pos Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada saat pengumuman jajaran menteri yang mengisi kabinet tersebut, guyonan tentang Nadiem dan pendidikan bermunculan di media sosial.

Mulai dari berbagai meme yang terus berkembang, hingga celotehan netizen yang cukup viral mengatakan, bahwa saat Nadiem menjadi Menteri Pendidikan, maka pembayaran SPP bisa dilakukan melalui Gopay.

Belum genap satu tahun kepemimpinan Nadiem di Kemendikbud, pembayaran SPP melalui Gopay kini menjadi kenyataan. Bukan hanya untuk pembayaran SPP sekolah, para wali murid juga dapat membayar keperluan sekolah, seperti seragam, buku, hingga kegiatan ekstrakurikuler melalui Gopay.

Dikutip dari Kompas.com, melalui siaran resmi, Senin (17/2), saat ini ada sekitar 180 lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, sekolah, dan tempat kursus di Indonesia yang telah terdaftar sebagai mitra kerja GoBills.

Inovasi dalam bidang teknologi memang perlu terus ditingkatkan untuk mempermudah kehidupan masyarakat. Para jagoan perusahaan startup, seperti Tokopedia, Bukalapak, hingga Grab juga terus berinovasi demi mendukung kemudahan transaksi bagi masyarakat. 

Hal ini terlihat dari beragam fasilitas pembayaran berbagai layanan, mulai dari pulsa, token listrik, tagihan, pajak, hingga donasi. Inovasi yang terus dilakukan oleh pihak swasta juga tak dapat dihindari, termasuk salah satunya di bidang pendidikan. 

Sementara itu, dilansir dari Detik.com (17/2), Plt Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemdikbud, Ade Erlangga mengatakan, “Kemdikbud tentunya mendukung hal ini dan tidak tertutup bagi pihak swasta manapun untuk dapat bekerja sama dengan pemerintah selama berada di koridor hukum yang tepat dan dapat memperkuat pelayanan masyarakat yang diberikan.”

Di lain sisi, Pengamat Teknologi Informasi Dan Komunikasi dari ICT Institute, Heru Sutadi menganggap pembayaran biaya sekolah atau Sumbangan Pembinaan Sekolah (SPP) melalui Gopay bisa berpotensi sarat konflik kepentingan, mengingat Nadiem merupakan pendiri Gojek. Ia mengharapkan Mendikbud, Nadiem Makarim, mengajak platform pembayaran digital lain.

Heru juga menambahkan, semestinya Nadiem lebih mengutamakan platform pembayaran digital BUMN, ketimbang menggunakan Gopay. Misalnya melalui dompet digital LinkAja, yang notabene adalah platform pembayaran digital gabungan layanan pembayaran Telkomsel dan beberapa bank pelat merah lain.

Kritikan senada juga dilontarkan oleh pengamat Teknologi Informasi Dan Komunikasi dari CISSReC, Pratama Persadha, yang mempertanyakan mengapa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak membuat platform pembayaran SPP yang mandiri.

Seperti dikutip dari CNN Indonesia (18/2), Pratama menyatakan, “Sebuah terobosan yang baik, namun juga menimbulkan tanda tanya. Pertama, apakah kementerian yang dipimpin Nadiem tidak mampu membuat sistem yang mandiri berdiri sendiri.”

Pratama juga menambahkan, akan lebih berfungsi di masa depan bila siswa-siswi memiliki satu akun platform Kemdikbud yang terintegrasi dengan berbagai fungsi. Bukan hanya dimanfaatkan untuk pembayaran SPP, namun ada ijazah atau rapor digital, hingga fitur absensi sehingga bisa dicek secara berkala oleh guru dan orang tua.

Apapun bentuk dan kebijakannya, masyarakat pasti menanti terobosan yang dapat memudahkan dengan inovasi-inovasi yang ditawarkan. Bukan hanya menjadi persaingan perusahaan semata, apalagi menjadi kepentingan satu pihak swasta.