Layanan transportasi online semakin populer di Indonesia. Kemudahan pemakaian dan biaya murah membuat transportasi berbasis aplikasi ini lebih disukai masyarakat. Tak heran, semakin menjamur bisnis start-up ojek daring. Ada yang dibuat khusus untuk beroperasi di kota-kota tertentu, ada juga yang beroperasi di seluruh Indonesia. 

Namun sayangnya, masih ada berbagai persoalan pada transportasi online yang terkadang mengurangi rasa aman pengguna. Beberapa masalah bahkan bisa merugikan konsumen dan pengemudi. Mengutip dari jurnal ilmiah “Fraud Crime Mitigation of Mobile Application Users for Online Transportation”, sekurangnya ada 4 persoalan yang sering muncul dalam jasa transportasi online. 

Pertama, masalah jaringan GPS. Dibandingkan dengan negara lain, kecepatan internet di Indonesia cenderung lebih lambat atau tidak stabil. Hal ini mempengaruhi ketepatan GPS. Padahal, transportasi online selalu mengandalkan GPS untuk memperkirakan tarif, menemukan driver terdekat, memberitahu penumpang dan driver, lokasi dll. Dampaknya sering terjadi miss antara costumer dengan driver. 

Kedua mengenai rating dan komentar jelek. Setelah selesai melakukan transaksi, biasanya pelanggan diminta untuk memberikan rating dan komentar. Fitur ini sebenarnya bagus untuk meningkatkan kinerja para driver. Mereka berusaha menghindari rating rendah agar akun nya tidak ditangguhkan atau putus mitra. Tapi terkadang, ada pelanggan yang membuat prank dengan memberikan rating tinggi, namun memberi komentar yang menjatuhkan driver.

Masalah berikutnya soal cancel order. Kejadian pembatalan pesanan sering dialami driver maupun pelanggan. Jika ada kesepakatan antar keduanya, tidak masalah. Tapi terkadang ada pembatalan sepihak baik dilakukan driver maupun pelanggan. Akibatnya, pelanggan kehilangan waktu karena sudah menunggu tapi di-cancel, begitu juga driver rugi waktu dan financial

Keempat, jual beli atau pinjaman akun driver. Kasus jual beli akun driver di internet masih terjadi di Indonesia. Mereka yang tidak memenuhi persyaratan menjadi pengemudi memilih jalan pintas dengan membeli akun. Ada juga yang bergantian atau meminjam akun milik saudara. Seperti kasus kecelakan kakak perempuan pemilik akun Twitter @rivanfhrza, yang ditinggal kabur driver. Diketahui ternyata pelaku menggunakan akun Saudaranya. 

Masalah berikutnya pada layanan transportasi online mengenai frauds (penipuan) dan orderan fiktif. INDEF pernah membuat riset mengenai order fiktif ojek online. Hasilnya menunjukan bahwa 42% mitra pengemudi yakin bahwa di Gojek paling banyak terjadi order fiktif. Sekitar 28% lainnya mengatakan order fiktif juga terjadi di Grab. Baca juga : Bunda Maia dan Seputar Penipuan Ojek Online

Selain itu, terkait tarif juga menjadi keluhan pengemudi dan driver. Pemberlakuan tarif berdasarkan zonasi, seperti diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019, terkadang tidak sesuai dengan kondisi di daerah. Ketua Presidium Gabungan Aksi Roda Dua (Garda), Igun Wicaksono, pernah menyampaikan keinginannya agar tarif berdasarkan zonasi diganti menjadi setiap provinsi. Sebab, pendapatan masyarakat di tiap provinsi berbeda. 

“Ada permintaan dari daerah. Kami menginginkan Kemenhub evaluasi tarif menjadi per provinsi,” ujar Igun. Terkadang, kata dia, ada pengemudi yang mengeluh tarif ojek online terlalu tinggi, padahal pendapatan di wilayah itu rendah. Ada juga yang merasa tarif terlalu.

Perubahan zonasi dan tarif

Soal tarif ojol, Kemenhub berencana akan mengevaluasi pekan depan. Besaran tarif dan zonasi yang berlaku saat ini pun kemungkinan berubah. Evaluasi itu pertama kalinya digelar setelah aturan tarif ojek online berlaku sejak Agustus 2019 secara bertahap. Namun sepertinya penerapan tarif ojek online berbeda di setiap provinsi akan sulit dilakukan. 

“Terlalu ribet. Lama juga untuk mengaturnya,” kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setyadi, Minggu (12/01/2020). 

Seperti diketahui, dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019, tarif ojek online dibagi menjadi tiga zonasi. Zona satu terdiri dari Sumatera, Bali, serta Jawa selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Batas atas dan bawah tarif di wilayah ini berkisar Rp 1.850-Rp 2.300 per kilometer. Zona dua di Jabodetabek, dengan besaran tarif  Rp 2.000-Rp 2.500 per kilometer. Zona tiga yakni Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua. Besaran tarif di zona tiga berkisar Rp 2.100-Rp 2.600 per kilometer.

Zona dua di Jabodetabek, dengan besaran tarif  Rp 2.000-Rp 2.500 per kilometer. Zona tiga yakni Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua. Besaran tarif di zona tiga berkisar Rp 2.100-Rp 2.600 per kilometer.

Sedangkan biaya jasa minimal di zona satu dan tiga Rp 7 ribu-Rp 10 ribu. Lalu, di zona dua, tarif untuk perjalanan kurang dari empat kilometer sekitar Rp 8 ribu-Rp 10 ribu.

Dari sederet persoalan diatas, tentu masyarakat berharap ada perbaikan regulasi maupun sistem aplikasi. Kenyamanan dan keamanan pengguna trasnportasi online harus menjadi prioritas utama. Sehingga ojek daring makin berkembang, menyumbang pertumbuhan ekonomi, dan menjadi transportasi pilihan masyarakat.